Mamuju, SorotanPena.Id — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar koordinasi implementasi kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), Senin, 11 Mei 2026, melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini diikuti penanggung jawab Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan kabupaten dan puskesmas se-Sulawesi Barat, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan DKPPKB Sulbar dr. Darmawiyah, serta Tim Kerja Layanan Kesehatan Lanjutan DKPPKB Sulbar.
Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program JKN bertujuan memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, mengurangi beban biaya pengobatan, menjamin pemerataan pelayanan kesehatan, serta memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Dalam skema PBPU Pemda, pemerintah daerah berperan membayarkan iuran bagi masyarakat tertentu agar tetap menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.
Dalam forum koordinasi tersebut, peserta membahas sejumlah tantangan implementasi JKN di lapangan, mulai dari validitas dan sinkronisasi data kepesertaan, status peserta tidak aktif, kendala pembiayaan, hingga rendahnya pemahaman masyarakat terkait hak dan prosedur pelayanan JKN.
Permasalahan administrasi seperti ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), data ganda, dan ketidaksinkronan data kependudukan masih menjadi kendala yang berdampak pada tidak aktifnya kepesertaan masyarakat.
Selain itu, perubahan status peserta dan keterlambatan pembayaran iuran juga menjadi faktor yang dapat menghambat akses pelayanan kesehatan.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan DKPPKB Sulbar, dr. Darmawiyah, menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang terdaftar, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Keberhasilan JKN bukan hanya soal banyaknya masyarakat yang terdaftar sebagai peserta, tetapi bagaimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan mudah, cepat, dan berkualitas tanpa terkendala masalah administrasi,” ujar dr. Darmawiyah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan implementasi JKN di daerah.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar setiap permasalahan di fasilitas kesehatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan bersama. Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari kendala administrasi ataupun permasalahan data kepesertaan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, peserta turut melakukan evaluasi pelaksanaan program di masing-masing daerah, membahas berbagai kendala pelayanan di fasilitas kesehatan, serta menyusun rencana tindak lanjut sebagai langkah perbaikan bersama.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat peran puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer, tidak hanya dalam pelayanan kuratif, tetapi juga promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan, deteksi dini penyakit, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, berharap melalui koordinasi yang berkelanjutan, implementasi Program JKN di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal, kepesertaan masyarakat tetap aktif, serta kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat secara merata di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. (Adv/Rls)
