Mamuju, SorotanPena.Id — Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindy, menjadi narasumber dalam kegiatan Analisa dan Evaluasi TUKBINJARSUS dan GALSUS Tahap I Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Aflah Mamuju, 11–12 Mei 2026.
Kegiatan bertema “Melalui Analisa dan Evaluasi Bidang Pembinaan dan Operasional Intelkam Polri, Kita Tingkatkan Kualitas Gizi Anak Bangsa dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Lokal Menuju Indonesia Emas 2045” itu menghadirkan unsur Polri, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan bidang kesehatan guna memperkuat sinergi percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat.
Dalam pemaparannya bertajuk “Meningkatkan Kualitas Gizi Anak Bangsa dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Lokal”, Putri Anindy menegaskan bahwa kualitas gizi anak menjadi fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing.
Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas kerja di masa depan, hingga ketahanan ekonomi keluarga dan daerah.
“Penanganan stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi investasi strategis untuk masa depan bangsa. Anak-anak yang tumbuh sehat hari ini adalah kekuatan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” ujar Putri.
Data DKPPKB Sulawesi Barat mencatat jumlah balita stunting pada 2025 sebanyak 19.596 kasus. Angka tersebut turun signifikan sebesar 7.230 kasus dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 26.826 kasus.
Capaian itu dinilai menjadi indikator positif bahwa intervensi lintas sektor yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil.
Meski demikian, tantangan penanganan stunting masih dihadapi di sejumlah daerah. Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju tercatat sebagai wilayah dengan angka stunting tertinggi, sementara Kabupaten Mamuju Tengah menjadi daerah dengan angka terendah di Sulawesi Barat.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa stunting diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi hingga 2–3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahun.
Sebaliknya, investasi pada perbaikan gizi anak dinilai memberikan dampak ekonomi yang besar. “Setiap satu rupiah yang diinvestasikan pada gizi anak dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga 16–48 rupiah dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Untuk mempercepat penurunan stunting, DKPPKB Sulbar terus mendorong penguatan strategi konvergensi melalui empat pendekatan utama, yakni prioritas pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), penguatan peran Posyandu dan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan dasar, penguatan ketahanan pangan lokal berbasis potensi daerah, serta peningkatan sinergi lintas sektor antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat hingga tingkat komunitas.
“Indonesia Emas 2045 bukan hadiah, tetapi hasil kerja kolektif yang dimulai hari ini. Setiap anak yang kita selamatkan dari stunting adalah satu langkah lebih dekat menuju Sulbar yang maju dan Indonesia yang berdaulat,” tegas Nursyamsi.
DKPPKB Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal intervensi gizi hingga menyentuh keluarga paling rentan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. (Adv/Rls)
