Mamuju, SorotanPena.Id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) melaksanakan koordinasi pemberian vaksin campak bagi tenaga dokter internsip se-Sulawesi Barat, Selasa (14/04/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan tenaga kesehatan sekaligus mendukung upaya pencegahan penyakit menular di fasilitas pelayanan kesehatan.
Langkah tersebut sejalan dengan Panca Daya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah.
Berdasarkan data capaian imunisasi Campak-Rubella (MR), Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, cakupan imunisasi MR1 mencapai 83,1 persen dan MR2 sebesar 59,1 persen, dengan imunisasi lanjutan (BIAS) sebesar 79,0 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 63,7 persen (MR1), 52,9 persen (MR2), dan 69,7 persen (BIAS).
Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian MR1 sebesar 54,0 persen, MR2 sebesar 45,1 persen, dan BIAS sebesar 60,2 persen. Hingga triwulan pertama tahun 2026, capaian masih sangat rendah, yakni MR1 sebesar 6,0 persen, MR2 sebesar 4,6 persen, dan BIAS belum menunjukkan capaian (0 persen). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan cakupan imunisasi yang berpotensi meningkatkan risiko penularan campak di masyarakat.
Data sasaran dan capaian absolut juga memperlihatkan tantangan yang cukup besar. Pada tahun 2025, dari sasaran 30.086 bayi, capaian imunisasi MR1 baru mencapai 16.232, sementara MR2 dari sasaran 30.031 baru mencapai 13.544. Pada tahun 2026, capaian masih sangat rendah, dengan MR1 hanya 1.752 dari sasaran 29.279, dan MR2 hanya 1.322 dari sasaran 28.781.
Ketua Tim Kerja Surveilans, Imunisasi, dan Kesehatan Haji, Muslimin, dalam sambutannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor serta peran tenaga dokter dalam meningkatkan cakupan imunisasi dan memperkuat sistem surveilans guna mencegah potensi kejadian luar biasa (KLB) campak.
Sementara itu, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa dokter internsip sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan memiliki risiko tinggi terhadap paparan penyakit infeksi.
“Pemberian imunisasi campak bagi dokter internsip merupakan langkah penting dalam melindungi tenaga kesehatan sekaligus menjaga keselamatan pasien. Ini juga menjadi bagian dari komitmen kita dalam mendukung eliminasi campak dan rubela,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, DKPPKB Sulbar menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan tenaga kesehatan serta meningkatkan cakupan imunisasi guna menekan risiko penularan penyakit menular di Sulawesi Barat. (Adv/Rls)
