Mamuju, SorotanPena.Id — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola Posyandu di era baru dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Senin (6/4/2026).
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Sosial, P3A, dan PMD Sulbar melalui sosialisasi tingkat provinsi ini menekankan pentingnya penguatan peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya di tingkat dusun.
“Posyandu ini adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena berada di level paling bawah, maka langsung menyasar kelompok sasaran,” ujar Junda.
Ia mengungkapkan, Sulawesi Barat saat ini masih menghadapi tantangan serius terkait stunting dengan angka yang tergolong tinggi, yakni sekitar 35 persen. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
“Kalau kita tidak mampu menekan stunting, maka kita berisiko mengalami lost generation. Ini tentu akan menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Menurut Junda, terdapat beberapa faktor utama penyebab stunting yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya adalah pernikahan usia dini yang berdampak pada kesehatan reproduksi dan kesiapan mental, serta asupan gizi yang belum seimbang.
“Kita harus memastikan masyarakat tidak hanya makan untuk kenyang, tetapi juga memperhatikan kandungan gizi, seperti konsumsi sayur, biji-bijian, dan pola hidup sehat,” jelasnya.
Selain itu, faktor lingkungan seperti sanitasi dan akses air bersih juga menjadi perhatian penting. Ia menekankan perlunya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyakit yang berkontribusi terhadap stunting.
Junda juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting. Menurutnya, sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial harus berjalan secara terpadu.
Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, lanjutnya, telah menjalankan program strategis bertajuk Pastipadu (Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) yang kini memasuki tahun kedua.
“Program ini kita optimalkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus menurunkan stunting. Kita harus bergerak bersama,” katanya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah terus mendorong penguatan Posyandu dengan mengaktifkan lebih dari 2.000 Posyandu secara bertahap. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa.
“Jangan hanya bergantung pada satu sumber anggaran. Kita harus kolaborasi sesuai kewenangan masing-masing,” pungkasnya.
Ia juga menyampaikan, berdasarkan data terbaru e-PPGBM, angka stunting di Sulbar telah menurun menjadi sekitar 26 persen. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya validitas data yang sangat bergantung pada keaktifan Posyandu.
“Kalau Posyandu tidak aktif, bisa terjadi kesalahan data. Karena itu, kita harus memastikan Posyandu benar-benar berjalan dan memberikan data yang akurat,” tutupnya. (Adv/Rls)
