Makassar, SorotanPena.Id — Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, memperkuat pemahaman kepemimpinan strategis berbasis digital, kewirausahaan, dan organisasi pembelajar dalam pembelajaran synchronous Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026, Senin (20/4).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Agenda II PKN II yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan serta Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Makassar. Pembelajaran berlangsung secara daring melalui Zoom dan diikuti peserta dari berbagai instansi pemerintah.
Pelaksanaan kegiatan ini selaras dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam mendukung Panca Daya ke-3, yakni penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan aparatur.
Dalam pemaparannya, dr. Nursyamsi menekankan urgensi transformasi kepemimpinan di era digital. Menurutnya, pemimpin saat ini tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan manajerial, tetapi juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu mendorong inovasi, serta membangun budaya organisasi yang terus belajar.
“Pendekatan kepemimpinan digital, kewirausahaan, dan organisasi pembelajar menjadi kunci dalam menjawab tantangan birokrasi modern. Pemimpin harus mampu menghadirkan solusi yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Materi kegiatan difasilitasi oleh Andi Salviah, Widyaiswara Ahli Madya, yang memberikan penguatan konsep dan praktik kepemimpinan strategis berbasis inovasi dan kolaborasi.
Melalui kegiatan ini, peserta PKN II diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kepemimpinan transformasional dalam tugas dan fungsinya, guna mendorong peningkatan kinerja organisasi serta pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas.
DKPPKB Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan kapasitas kepemimpinan aparatur sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Adv/Rls)
