Mamuju, SorotanPena.Id — Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional, Biro Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat intensif penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulbar, Jumat (27/3/2026).
Rapat tersebut difokuskan pada sinkronisasi data serta evaluasi capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyajian laporan kinerja pemerintah daerah akurat, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, yang memimpin rapat menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama dalam penyusunan dokumen tersebut. Ia menekankan, LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan representasi kinerja pemerintah kepada masyarakat.
“Kami memastikan setiap capaian dalam LKPJ disusun berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menyajikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada publik serta legislatif,” tegas Murdanil.
Kegiatan ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Gubernur menekankan bahwa setiap program harus memiliki output yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui penyusunan LKPJ yang sistematis dan terukur ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan laporan pertanggungjawaban tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas informasi yang optimal. Upaya ini diharapkan semakin mendorong kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Sulbar dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Malaqbi. (Rls/*)
