Mamuju, SorotanPena.Id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia, Mugiyanto, bersama rombongan di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Senin malam (27/4/2026).
Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat melalui jamuan makan malam yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Junda Maulana, para kepala OPD, serta tim ahli gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka memaparkan gambaran umum Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari kondisi sosial, stabilitas daerah, hingga capaian ekonomi selama masa pemerintahannya.
Ia menyampaikan bahwa Sulawesi Barat relatif kondusif dan tidak menghadapi persoalan signifikan terkait hak asasi manusia. Keberagaman suku dan agama di Sulbar dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga harmoni sosial.
“Sulbar dihuni berbagai suku, dengan suku Mandar sebagai yang terbesar. Semua agama juga ada, dengan mayoritas Muslim. Secara umum, stabilitas politik dan keamanan di daerah ini cukup baik,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Suhardi Duka mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 5,76 persen. Tingkat kemiskinan berada di kisaran 10 persen, sementara angka pengangguran sekitar 3 persen atau lebih rendah dari rata-rata nasional. Indeks ketimpangan (gini rasio) juga dinilai cukup baik.
Ia menambahkan, struktur ekonomi Sulbar masih ditopang sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disusul sektor industri pengolahan. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
“Ketahanan pangan kita cukup baik, bahkan kita telah swasembada pangan,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur berharap kunjungan Wamen HAM dapat berlanjut melalui kerja sama konkret ke depan.
Sementara itu, Wamen HAM Mugiyanto menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia mengungkapkan kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya ke Sulbar.
“Terima kasih atas jamuan malam ini, Pak Gubernur. Besok kami akan melaksanakan agenda utama terkait penguatan penilaian kepatuhan HAM, khususnya bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian HAM sebagai kementerian yang relatif baru memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan agenda nasional, termasuk memperkuat pemahaman masyarakat terkait hak asasi manusia.
Menurutnya, salah satu fokus utama saat ini adalah mendorong pemahaman HAM tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga mencakup sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga politik yang selama ini belum banyak dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia. (Rls/*)
