Mamuju, SorotanPena.Id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Jumat (10/4/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Kepala Bapperinda Sulbar, Amujib, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Musrenbang RKPD 2027 telah berjalan lancar hingga tahap akhir.
“Hari ini merupakan puncak pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Amujib.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang mengacu pada berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Musrenbang ini bertujuan menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas, arah kebijakan, serta program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target tahun 2027. Forum ini juga menjadi wadah penyelarasan program daerah dengan prioritas nasional.
“Rancangan RKPD yang dihasilkan akan disempurnakan menjadi rancangan akhir dan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan melalui Peraturan Gubernur,” jelasnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, di antaranya Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud dan Deputi Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas.
Peserta Musrenbang berasal dari berbagai unsur, baik luring maupun daring, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI dapil Sulbar, Forkopimda, pemerintah kabupaten, DPRD, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan media.
Sebelumnya, sejumlah tahapan telah dilaksanakan, mulai dari desk urusan pada 6 April 2026 yang membahas dukungan daerah terhadap 110 indikator prioritas nasional, hingga desk usulan pada 7 April 2026 yang mengakomodasi 60 usulan dari enam kabupaten.
Pada 8 April 2026, forum indikator makro menyepakati tujuh indikator pembangunan daerah, yakni pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, indeks gini, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, penurunan emisi gas rumah kaca, dan indeks kualitas lingkungan hidup.
Selanjutnya, Forum Bupati Sulbar pada 9 April 2026 membahas isu strategis dan usulan prioritas kabupaten.
Dari seluruh rangkaian tersebut, disepakati tema pembangunan Sulbar tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Infrastruktur, Investasi, SDM, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Terintegrasi Antar Pusat dan Daerah.”
Pemprov Sulbar menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen pada 2027. Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 8,82 persen hingga 8,13 persen.
Sasaran pembangunan meliputi peningkatan produktivitas pertanian, investasi daerah, tata kelola pemerintahan digital, serta penguatan ketahanan terhadap bencana. Sementara itu, upaya penurunan kemiskinan difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, perluasan lapangan kerja, penguatan desa, dan kualitas demokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, juga diluncurkan program “Menyapa Posyandu” oleh Ketua TP PKK Sulbar, pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten atas capaian pembangunan 2025, serta penyerahan kerja sama dengan Tsinghua University China kepada alumni Digital Leadership Academy 2025.
Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menjadi landasan kuat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (Rls/*)
