Jakarta, SorotanPena.Id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperoleh alokasi 5.250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp100,5 miliar dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Bantuan tersebut akan disalurkan ke enam kabupaten di Sulawesi Barat sebagai bagian dari percepatan Program Tiga Juta Rumah.
Kepastian alokasi tersebut diperoleh dalam rapat terbatas yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Selasa (30/6/2026), yang dihadiri Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin.
Alokasi BSPS untuk Sulawesi Barat tahun 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 Sulbar hanya memperoleh 130 unit, tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 5.250 unit atau meningkat hampir 40 kali lipat.
Rapat tersebut membahas evaluasi sekaligus percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sebagai salah satu program prioritas nasional. Selain itu, pertemuan juga menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Menteri PKP menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pembangunan rumah layak huni melalui kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah. Daerah yang telah menyiapkan data, lahan, serta dukungan pelaksanaan program dinilai memiliki peran penting dalam mempercepat realisasi bantuan kepada masyarakat.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas besarnya perhatian yang diberikan kepada Sulawesi Barat melalui peningkatan alokasi BSPS.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan keberpihakan terhadap pembangunan perumahan rakyat. Perubahan dan akselerasi Program Tiga Juta Rumah, khususnya BSPS, memberikan harapan baru bagi ribuan keluarga di Sulawesi Barat untuk memiliki rumah yang lebih layak huni,” ujar Suhardi Duka.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Menteri PKP beserta jajaran atas kepercayaan yang diberikan kepada Sulawesi Barat.
“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah harapan bagi ribuan keluarga. Pemerintah Provinsi akan bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar seluruh program dapat direalisasikan secara tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Suhardi Duka, program tersebut tidak hanya akan meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, mengatakan peningkatan jumlah penerima BSPS membutuhkan dukungan sumber daya pendamping di lapangan agar proses verifikasi dan pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
“Untuk mempercepat proses verifikasi terhadap 2.872 usulan ditambah 1.250 usulan lainnya, dibutuhkan penambahan tenaga fasilitator sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target,” jelas Maddareski.
Ia menambahkan, selain bantuan pembangunan rumah, penerima BSPS juga akan difasilitasi dalam proses sertifikasi tanah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Terkait mekanisme sertifikasi tersebut, teknis pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Dengan peningkatan alokasi BSPS yang signifikan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menikmati rumah layak huni sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat. (Rls/*)
