SURABAYA, SOROTANPENA.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat analisis situasi pangan dan gizi untuk menyusun prioritas pembangunan daerah berbasis data dan potensi sumber daya lokal.
Upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) bersama Dinas Ketahanan Pangan dalam Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2026–2029 serta pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas itu berlangsung di Hotel Mövenpick, Surabaya, Jawa Timur, pada 21–24 Oktober 2026. Fokusnya meliputi penguatan analisis situasi pangan dan gizi, identifikasi permasalahan daerah, serta perumusan prioritas aksi sesuai kebutuhan masyarakat.
DKPPKB Sulawesi Barat diwakili Agustina Uta Tabang Kalua, Administrator Kesehatan Ahli Muda sekaligus Pengelola Program Gizi, serta Hariaty Burhan, Administrator Kesehatan Ahli Pertama.
Pembahasan mencakup ketersediaan dan keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan bergizi, permasalahan gizi masyarakat, serta dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan daerah. Berbagai aspek tersebut menjadi dasar untuk menentukan intervensi yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa perbaikan status gizi masyarakat membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama antara sektor kesehatan dan ketahanan pangan.
Menurutnya, sinergi itu diperlukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi sekaligus memastikan pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan pendekatan terpadu, penanganan masalah gizi juga mencakup penguatan sistem pangan daerah.
Hasil kegiatan tersebut akan menjadi bahan penguatan dokumen RAD-PGBPSDL Sulawesi Barat, khususnya untuk menyelaraskan program dan rencana aksi antarperangkat daerah. Perencanaan berbasis data dan sumber daya lokal diharapkan dapat membantu pemerintah menetapkan prioritas intervensi yang lebih terarah.
Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. (Adv/Rls)
