Mamuju, SorotanPena.Id — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat menyatakan komitmennya dalam menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 melalui partisipasi dalam kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR), Rabu (29/4/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar ini menjadi bagian penting dalam memutakhirkan data usaha sebagai basis pelaksanaan SE2026. Mengusung tema kolaborasi dan koordinasi, forum ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadirkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya.
Kegiatan berlangsung di Aula Manakarra Kantor BPS Sulbar dan diikuti berbagai instansi, mulai dari OPD, instansi vertikal, Bank Indonesia, hingga unsur TNI/Polri.
DPMPTSP Sulbar diwakili Nana Puji Lestari yang menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi.
“Data Sensus Ekonomi memiliki peran strategis sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan SE2026,” ujarnya.
Forum ini juga menghadirkan narasumber dari BPS, Bank Indonesia, serta OPD terkait yang membahas pentingnya integrasi data usaha, tantangan pengelolaan data sektoral, serta dukungan kebijakan dalam meningkatkan kualitas data ekonomi daerah.
Kepala BPS Sulbar, Suri Handayani, menegaskan bahwa data berkualitas menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Data yang akurat akan mendukung perencanaan yang lebih tepat, integrasi program, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antarinstansi semakin kuat dalam pemutakhiran data usaha yang tergabung dalam SBR sebagai basis utama pelaksanaan SE2026.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh peserta menandatangani dukungan terhadap pelaksanaan SE2026, sebagai simbol sinergi dalam mewujudkan data ekonomi yang terintegrasi, akurat, dan berkualitas.
Kegiatan ini juga sejalan dengan arah pembangunan Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam mendorong ekonomi berbasis data serta tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif. (Adv/Rls)
