Mamuju, 7 Agustus 2025 – DPRD Sulawesi Barat menunjukkan keseriusan dalam mengawal transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Wakil Ketua DPRD, DR. Sitti Suraidah Suhardi, secara langsung memimpin rapat dengan Dinas PUPR untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah berjalan, dan merumuskan langkah perbaikan.
Rapat yang dilaksanakan pada Kamis (7/8/2025) tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi digital. Kegiatan ini juga menyoroti strategi optimalisasi peran admin SPBE di setiap bidang, guna mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan kerja Dinas PUPR Sulbar.
Dalam arahannya, Suraidah Suhardi menegaskan pentingnya sinergi dan konsistensi dalam pelaksanaan SPBE. Ia menyampaikan bahwa DPRD Sulbar mendukung penuh langkah-langkah inovatif yang dilakukan OPD, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap tuntutan zaman.
“Digitalisasi layanan publik seperti SPBE bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang perubahan paradigma dalam melayani masyarakat. Ini memerlukan keterlibatan aktif semua pihak,” tegasnya.
SPBE kini menjadi fondasi utama dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang akuntabel dan berkelanjutan. Sistem informasi seperti SiPemimpin (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur) dan Simtaru (Sistem Informasi Tata Ruang) menjadi fokus utama dalam memperkuat sistem monitoring pembangunan berbasis data dan real time.
Rapat juga dipimpin oleh Assa Basirung, yang turut menekankan langkah-langkah teknis yang harus ditempuh dalam rangka optimalisasi implementasi SPBE. Beberapa hal yang dibahas antara lain penugasan admin SPBE melalui Surat Keputusan (SK) internal di setiap bidang serta penyusunan berita acara teknis terkait peningkatan sistem.
Selain itu, keterlibatan lintas bidang dan OPD lainnya akan terus didorong melalui mekanisme pendampingan teknis dan sosialisasi lanjutan, terutama dalam aspek integrasi data serta perlindungan informasi strategis.
Anggota tim SPBE Dinas PUPR Sulbar, Firman Juang, menyampaikan bahwa keberhasilan SPBE sangat bergantung pada kolaborasi dan keseriusan seluruh elemen dalam menjalankan tugasnya.
“SPBE bukan sekadar proyek sistem digital, tetapi bagian dari reformasi pelayanan publik. Kita semua harus punya komitmen yang sama untuk menjadikan ini sukses,” ungkap Firman.
Langkah ini juga sejalan dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Melalui evaluasi ini, Dinas PUPR Sulbar dan DPRD menunjukkan keseriusan dalam menjadikan SPBE sebagai instrumen utama pembangunan daerah berbasis data, teknologi, dan pelayanan publik yang unggul. (Adv)
