Mamuju, SorotanPena.Id – Dalam rangka mengakselerasi capaian program prioritas nasional sekaligus mendukung visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar audiensi strategis bersama Klinik Pratama Pemprov Sulbar, Selasa (7/4/2026).
Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kebijakan tersebut menandai transformasi layanan kesehatan preventif dengan memperluas lokus pelayanan, tidak hanya di Puskesmas, tetapi juga melibatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya, seperti Klinik Pratama, Klinik Kesehatan Kerja, serta praktik mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulawesi Barat, Putri Anindy, bersama Tim Kerja Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer melakukan kunjungan langsung ke Klinik Pratama Pemprov Sulbar untuk memperkuat komitmen sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program CKG tahun 2026.
Dalam audiensi tersebut, pihak klinik menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan program sesuai standar juknis terbaru, termasuk menyusun rencana aksi guna mencapai target cakupan sebesar 46 persen yang mencakup seluruh siklus hidup masyarakat.
Langkah ini merupakan bagian dari penguatan layanan kesehatan primer di Sulawesi Barat melalui pendekatan skrining kesehatan berkala yang komprehensif, guna mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa implementasi CKG diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
“Program ini diharapkan mampu menekan beban penyakit tidak menular sejak dini sekaligus meningkatkan indeks kesehatan masyarakat melalui pemantauan indikator yang presisi, akuntabel, dan terintegrasi dalam sistem pelaporan digital nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui sinergi lintas sektor yang kuat, pemerintah daerah optimistis dapat meminimalisir disparitas akses layanan kesehatan serta memperkuat ketahanan sistem kesehatan daerah secara berkelanjutan. (Adv/Rls)
