Jakarta, SorotanPena.Id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Integrasi Data Sistem Informasi Gizi (SIGIZI) dengan Dashboard PASTIPADU dalam rangka penguatan penanganan stunting. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan, Selasa (14/04/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor serta integrasi data berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan penanganan stunting di daerah. Integrasi SIGIZI dengan Dashboard PASTIPADU diharapkan mampu menghadirkan data yang lebih akurat, real-time, dan terintegrasi, mulai dari tingkat puskesmas hingga pemerintah daerah.
Kehadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam forum nasional ini sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem melalui Gerakan PASTI PADU.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, bersama Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, Putri Anindy. Kehadiran ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung kebijakan nasional berbasis data guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi ini dibahas berbagai aspek penting terkait integrasi data, mulai dari penguatan sistem pelaporan gizi, sinkronisasi indikator stunting, hingga pemanfaatan dashboard sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja program di tingkat daerah. Forum ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk memastikan data yang dihasilkan dapat menjadi dasar intervensi yang tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan semakin optimal dalam memanfaatkan data untuk perencanaan dan pelaksanaan program penanganan stunting. Dengan sistem yang terintegrasi dan koordinasi yang kuat, percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. (Adv/Rls)
