MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong penguatan penanggulangan HIV melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pilot District-Based Public Private Community Partnership (PPCP) HIV yang dirangkaikan dengan On the Job Training (OJT) layanan HIV di Kabupaten Mamuju, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintah daerah, rumah sakit, Puskesmas, rumah tahanan (rutan), klinik, praktik mandiri, TPMD, hingga komunitas. Pelibatan berbagai pihak tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dalam memperluas akses pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan bagi orang dengan HIV (ODHIV).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2KL) DKPPKB Sulbar, dr. Muh. Ihwan, turut hadir sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap penguatan kemitraan dalam pelayanan HIV di daerah.
Melalui pendekatan PPCP berbasis kabupaten, pemerintah berupaya membangun kerja sama yang lebih terarah antara fasilitas pelayanan kesehatan, sektor swasta, dan komunitas. Kemitraan ini diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan akses layanan sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh pelayanan sesuai standar.
Penguatan kolaborasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan penemuan kasus HIV, memperluas akses terhadap terapi antiretroviral (ARV), serta menjaga kesinambungan pengobatan dan pendampingan bagi ODHIV.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan OJT layanan HIV tersebut turut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga dan penyedia layanan melalui pembelajaran langsung di lapangan. Dengan demikian, penguatan akses masyarakat dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan koordinasi antarfasilitas kesehatan.
Fokus kegiatan mencakup peningkatan cakupan pemeriksaan HIV, penemuan kasus secara dini, keterhubungan pasien dengan layanan pengobatan, serta dukungan agar ODHIV tetap menjalani terapi secara berkelanjutan.
Upaya tersebut penting karena keberhasilan penanggulangan HIV tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas pemeriksaan dan pengobatan, tetapi juga oleh kemampuan sistem layanan dalam menjangkau masyarakat, menghubungkan pasien dengan pelayanan yang dibutuhkan, serta memberikan pendampingan tanpa stigma dan diskriminasi.
Sinergi melalui PPCP dan OJT juga mendukung percepatan pencapaian target global 95-95-95 menuju Ending AIDS 2030. Target tersebut menekankan pentingnya memastikan orang dengan HIV mengetahui statusnya, mereka yang telah terdiagnosis memperoleh pengobatan, serta pasien yang menjalani terapi mencapai supresi virus sesuai sasaran program.
Pencapaian target tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan. Fasilitas kesehatan berperan dalam pemeriksaan dan pengobatan, sektor swasta dapat mendukung perluasan akses layanan, sedangkan komunitas memiliki peran penting dalam edukasi, pendampingan, dan mendorong masyarakat mengakses pelayanan kesehatan.
Penguatan kemitraan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia.
Melalui kolaborasi pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, sektor swasta, dan komunitas, DKPPKB Sulbar mendorong penanggulangan HIV yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan berkesinambungan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Barat. (Adv/Rls)
