Mamuju, SorotanPena.Id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter melalui penguatan pembangunan kesehatan berbasis data.
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa langkah tersebut sejalan dengan Panca Daya Ketiga Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berkarakter, kami berkomitmen mengakselerasi pembangunan kesehatan berbasis data,” ujarnya di Mamuju, Rabu (21/1/2026).
Ia menjelaskan, capaian pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat menunjukkan tren positif. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya umur harapan hidup (UHH) dari 71,03 tahun pada 2024 menjadi 71,44 tahun pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya derajat kesehatan masyarakat, seiring penguatan layanan kesehatan dasar, promotif, dan preventif.
Namun demikian, disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan, sehingga pemerataan kualitas layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama.
Pada tahun 2025, angka kematian ibu di Sulbar tercatat sebanyak 36 kasus yang tersebar di enam kabupaten, dengan kasus tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene. Sementara itu, angka kematian bayi mencapai 326 kasus, yang didominasi gangguan sistem pernapasan dan kardiovaskular, serta kasus berat badan lahir rendah dan prematuritas.
“Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, kesiapsiagaan kegawatdaruratan, serta sistem rujukan maternal dan neonatal yang lebih responsif,” jelas Nursyamsi.
Di sisi lain, prevalensi stunting Sulbar pada 2025 tercatat 26,80 persen, masih di atas target 26 persen. Kabupaten dengan prevalensi tertinggi adalah Majene (30,72 persen), Mamasa (30,30 persen), dan Mamuju (29,31 persen). Sementara itu, Mamuju Tengah (19,59 persen) dan Pasangkayu (21,07 persen) telah berada di bawah target.
Nursyamsi menambahkan, daerah dengan cakupan pengukuran balita yang tinggi cenderung memiliki prevalensi stunting yang lebih rendah. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan pemerataan pengukuran balita.
Saat ini, cakupan pengukuran balita (D/S) di tingkat provinsi baru mencapai 75,38 persen, masih di bawah target 85 persen, dan belum ada kabupaten yang mencapai target tersebut.
Selain itu, persentase balita usia 6–59 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan makanan tambahan berbahan pangan lokal baru mencapai 20,3 persen.
Menyikapi hal tersebut, Dinkes P2KB Sulbar berkomitmen memperkuat intervensi gizi terpadu, meningkatkan cakupan dan kualitas pengukuran balita, serta mengoptimalkan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.
“Upaya ini merupakan langkah strategis dalam percepatan penurunan stunting dan pembangunan SDM Sulbar yang sehat dan berdaya saing melalui program PASTI PADU,” tutup Nursyamsi. (Adv/Rls)
