Mamuju, SorotanPena.Id — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Tahun 2026 di Marannu Golden Hotel, Mamuju, pada 18–21 Mei 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola perencanaan tenaga kesehatan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Barat. Langkah tersebut juga sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Pertemuan dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan dan SDMK, narasumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perwakilan BKPSDM provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat, biro organisasi provinsi dan kabupaten, pengelola Rencana Kebutuhan (Renbut) Dinas Kesehatan kabupaten, pengelola Renbut RSUD se-Sulawesi Barat, serta peserta lintas sektor dan lintas institusi terkait.
Pelaksanaan kegiatan dilatarbelakangi masih adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan di Sulawesi Barat, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas pelayanan rujukan.
Berdasarkan data Dashboard Perencanaan SDMK Kementerian Kesehatan per 1 Mei 2026, belum terdapat puskesmas teregistrasi di Sulawesi Barat yang memenuhi standar minimal 13 jenis tenaga kesehatan. Selain itu, sejumlah formasi strategis masih mengalami kekurangan tenaga, seperti dokter, dokter gigi, analis teknologi laboratorium medik (ATLM), fisioterapis, psikolog klinis, nutrisionis, epidemiolog, hingga tenaga promosi kesehatan.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan dan SDMK menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun kebutuhan SDM kesehatan sesuai kondisi riil daerah.
“Perencanaan kebutuhan SDMK harus disusun berdasarkan data yang valid agar pemenuhan tenaga kesehatan di Sulawesi Barat dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa perencanaan tenaga kesehatan harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan harus dilakukan secara sistematis, berbasis data, dan berkesinambungan agar kebijakan pengadaan dan pemenuhan tenaga kesehatan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah,” tegas dr. Nursyamsi Rahim.
Ia menambahkan, penguatan perencanaan SDMK menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
Melalui kegiatan ini, peserta juga didorong melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) serta optimalisasi penggunaan aplikasi Rencana Kebutuhan SDMK nasional guna mendukung pengambilan kebijakan terkait pengadaan, redistribusi, dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan secara lebih efektif.
DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat berharap kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perencanaan tenaga kesehatan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Barat secara berkelanjutan. (Adv/Rls)
