MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) terus memperkuat kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi bencana.
Sebanyak 30 tenaga kesehatan dari 10 Puskesmas di enam kabupaten se-Sulawesi Barat mengikuti Pelatihan Gizi Bencana yang digelar di Hotel Berkah, Mamuju, 5–9 Oktober 2026.
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya DKPPKB Sulbar meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan gizi secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat ketika terjadi kondisi kedaruratan.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menekankan pentingnya kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi kondisi bencana, terutama karena kelompok rentan berpotensi mengalami masalah gizi ketika akses terhadap pangan, air bersih, dan layanan kesehatan terganggu.
“Dalam situasi bencana, kebutuhan dasar masyarakat dapat terganggu, termasuk akses terhadap makanan bergizi dan pelayanan kesehatan. Karena itu, tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan penilaian dan penanganan masalah gizi di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kapasitas tenaga kesehatan merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem pelayanan kesehatan yang tangguh dan responsif terhadap kondisi kedaruratan.
Pelatihan ini diikuti tenaga kesehatan dari Puskesmas terpilih yang mewakili enam kabupaten di Sulawesi Barat. Keterlibatan peserta dari berbagai wilayah diharapkan dapat memperluas kesiapsiagaan layanan kesehatan hingga tingkat Puskesmas.
Dalam kondisi bencana, risiko masalah gizi dapat meningkat, terutama pada kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, serta kelompok rentan lainnya.
Karena itu, peserta pelatihan dibekali kemampuan untuk melakukan identifikasi masalah gizi, menilai kebutuhan gizi masyarakat terdampak, menentukan prioritas intervensi, hingga memberikan pelayanan gizi dalam situasi bencana.
“Yang kita harapkan bukan hanya peserta memahami teori, tetapi mampu menerapkannya ketika berada di lapangan. Mereka harus bisa mengidentifikasi kelompok yang paling membutuhkan perhatian dan mengambil langkah yang tepat dalam kondisi kedaruratan,” kata dr. Nursyamsi.
Ia menambahkan, tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan peningkatan kapasitas tersebut, Puskesmas diharapkan mampu tetap memberikan pelayanan gizi meskipun menghadapi keterbatasan sarana, akses pangan, air bersih, maupun kondisi lingkungan akibat bencana.
Penguatan kesiapsiagaan tenaga kesehatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
DKPPKB Sulbar terus mendorong agar peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan berjalan seiring dengan penguatan sistem pelayanan yang mampu menghadapi berbagai kondisi, termasuk situasi bencana.
Sebanyak 30 tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan diharapkan dapat menjadi bagian dari sumber daya kesehatan yang siap digerakkan ketika terjadi bencana, sekaligus menjadi penggerak penguatan kapasitas di wilayah kerja masing-masing.
“Harapannya, ilmu yang diperoleh selama pelatihan tidak berhenti pada peserta, tetapi juga diterapkan dan ditularkan kepada tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas masing-masing. Dengan begitu, kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana semakin kuat,” pungkasnya. (Adv/Rls)
