Mamuju, SorotanPena.Id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti pertemuan pendampingan validasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan kabupaten/kota se-Sulawesi Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI secara daring, Senin (27/4/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi validasi capaian SPM kesehatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, sekaligus sebagai upaya percepatan pengisian instrumen validasi oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas.
Pendampingan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data capaian SPM kesehatan tersaji secara akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan kesehatan di daerah. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan kabupaten, pengelola program, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam penyediaan dan pelaporan data layanan dasar.
DKPPKB Sulbar menilai validasi capaian SPM sebagai bagian krusial dalam mengukur kinerja pelayanan kesehatan, khususnya dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Data yang valid dan sinkron menjadi fondasi utama dalam perencanaan program yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, sebagaimana tertuang dalam Panca Daya di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa penguatan sistem pelaporan dan validasi data menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Validasi data SPM bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan pemahaman teknis terkait pengisian instrumen validasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan capaian SPM kesehatan di seluruh wilayah Sulawesi Barat secara berkelanjutan. (Adv/Rls)
