Mamuju, 22 Oktober 2025 – Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju menunjukkan optimisme tinggi dalam menyambut tahun akademik perdana Program Studi (Prodi) Pascasarjana Hukum pada tahun 2025. Ketua Prodi Magister Hukum Unika Mamuju, Rahmat Idrus, mengungkapkan keyakinannya terhadap antusiasme masyarakat yang akan mendorong tercapainya target penerimaan mahasiswa baru.
Dibuka sejak September lalu hingga November mendatang, pendaftaran program magister hukum pertama di Sulawesi Barat ini telah menarik perhatian signifikan.
“Penerimaan sudah dibuka sejak bulan lalu dan akan berlangsung sampai November. Insyaallah kuliah perdana akan dimulai pada bulan November ketika target penerimaan mahasiswa sudah tercapai,” ujar Rahmat Idrus, Rabu, 22 Oktober 2025, usai peresmian Pascasarjana Prodi Hukum Unika Mamuju.
Ia menegaskan, optimisme ini didasari oleh tingginya minat pendaftar, terutama dari kalangan profesional dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga saat ini, tercatat sudah 20 orang yang siap mengikuti seleksi masuk, sebuah indikasi positif bagi program yang baru diluncurkan ini. “Saya yakin dan optimis bahwa target kita akan tercapai. Antusias masyarakat, khususnya para profesional dan ASN, cukup tinggi untuk melanjutkan studi di Magister Hukum Unika Mamuju,” tambahnya.
Program Magister Hukum Unika Mamuju tidak hanya menawarkan pendidikan tinggi, tetapi juga fokus pada isu-isu hukum yang relevan dengan konteks lokal. Rahmat Idrus menjelaskan bahwa program ini akan menguatkan teori hukum yang berpijak pada kearifan lokal Sulbar, serta mendalami kajian hukum di sektor pengelolaan sumber daya alam.
“Kita ingin menjadikan program ini sebagai wadah pengembangan ilmu hukum yang relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya penelitian hukum yang selama ini masih kurang di Sulbar. Pengembangan ilmu dan penelitian sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,” papar Rahmat Idrus.
Lebih dari sekadar institusi akademik, Rahmat Idrus berharap Magister Hukum Unika Mamuju dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah, lembaga hukum, dan sektor swasta. Tujuannya, untuk memperkuat kapasitas hukum dan kebijakan publik di Sulawesi Barat.
“Kita ingin menjadi sarana pengembangan ilmu dan penelitian hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan institusi di daerah,” pungkasnya. (rls/fir)
