MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus memperkuat langkah transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat koordinasi bersama TP2DD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di Ruang Rapat Bidang Perencanaan dan IT Bapenda Sulbar, Senin (22/6/2026).
BPKAD Sulbar diwakili Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, Plt. Kasubid Akuntansi Indah Mustika Sari, serta staf teknis yang tergabung dalam TP2DD Provinsi Sulawesi Barat. Turut hadir Kepala Bidang Perencanaan dan IT Bapenda Sulbar Muh. Saleh, serta perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Fernando Ivan Lukmana dan Fadli Prabowo.
Rapat tersebut membahas persiapan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TP2DD yang akan digelar dalam waktu dekat, termasuk sejumlah aspek teknis terkait implementasi Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Kegiatan ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi digital.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar, Syaharuddin, mengatakan koordinasi lintas perangkat daerah serta dukungan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam mendorong optimalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“Melalui rapat ini, kami memastikan kesiapan teknis dan sinergi antar pihak dalam menyukseskan High Level Meeting TP2DD, sekaligus memperkuat implementasi sistem pembayaran digital di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi transaksi daerah merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa transformasi digital di sektor keuangan daerah harus terus didorong sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola pemerintahan.
“Digitalisasi transaksi daerah bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. BPKAD akan terus mendukung langkah strategis TP2DD guna meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang modern,” kata Ali Chandra.
Melalui penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, TP2DD Sulawesi Barat diharapkan mampu mempercepat implementasi P2DD secara lebih optimal. Langkah tersebut diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah, efisiensi layanan publik, serta penguatan ekosistem ekonomi digital di Sulawesi Barat. (Rls/*)
