MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting (PASTIPADU). Upaya tersebut dilakukan melalui rapat Tim Teknis PASTIPADU yang digelar di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (11/9/2026).
Rapat dipimpin Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, dengan agenda utama evaluasi pelaksanaan PASTIPADU tahun 2025–2026 sekaligus pembahasan rencana intervensi program untuk tahun 2027.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Muh. Ihwan, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, serta sejumlah unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Amujib menekankan pentingnya evaluasi sebagai langkah memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting berjalan secara terpadu, tidak terpisah antar sektor, serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah sasaran.
“PASTIPADU membutuhkan sinergi lintas sektor agar setiap intervensi benar-benar tepat sasaran, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Amujib.
Ia menambahkan, kolaborasi antar perangkat daerah menjadi kunci dalam memastikan program yang dirancang mampu menjawab persoalan masyarakat secara komprehensif, khususnya pada wilayah yang menjadi lokus intervensi.
Sementara itu, keterlibatan DKPPKB Sulbar dalam program PASTIPADU difokuskan pada penguatan intervensi sektor kesehatan, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas hidup keluarga.
Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Menular DKPPKB Sulbar, dr. Muh. Ihwan, menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan PASTIPADU menjadi momentum penting untuk melihat capaian program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan.
“Intervensi kesehatan harus berjalan terintegrasi dengan program lainnya. Data sasaran menjadi hal penting agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan keluarga,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, menyampaikan bahwa penguatan peran Posyandu, kader kesehatan, keluarga, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program kesehatan dapat berjalan hingga tingkat desa.
Menurutnya, pendekatan berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung keberhasilan percepatan penurunan stunting.
Melalui rapat Tim Teknis tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong penyusunan rencana intervensi PASTIPADU tahun 2027 yang lebih terarah, berbasis data, serta memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas.
“Langkah ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,” ujarnya. (Adv/Rls)
