MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Sulbar terus memperkuat pembangunan sektor pariwisata berbasis data. Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan tim Kementerian Pariwisata RI dalam rangka Survei Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN), Senin (22/6/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung Sekretaris Dispoparekraf Sulbar, Andi Saiful Rauf, di ruang kerjanya. Pertemuan membahas mekanisme pelaksanaan survei, validasi data dan indikator IPKN, penguatan tata kelola destinasi, kualitas kelembagaan pariwisata, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kepariwisataan daerah.
Kegiatan ini sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang menempatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan destinasi berbasis potensi lokal, tata kelola yang kuat, serta perencanaan pembangunan berbasis data.
Andi Saiful Rauf mengatakan, survei IPKN menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran objektif terkait capaian pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Barat.
“Melalui survei ini kami memperoleh banyak masukan mengenai penguatan data, tata kelola, serta aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Kami berharap hasil IPKN nantinya menjadi bahan evaluasi yang konstruktif sekaligus mendorong peningkatan daya saing pariwisata Sulawesi Barat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, hasil pengukuran IPKN akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan sektor pariwisata di Sulbar.
Sebagai tindak lanjut, Dispoparekraf Sulbar akan memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan guna memastikan pembaruan data kepariwisataan dilakukan secara berkala dan terintegrasi.
“Seluruh isu yang dibahas dalam pertemuan ini akan menjadi bagian dari langkah perbaikan berkelanjutan agar pembangunan pariwisata Sulawesi Barat semakin terukur, terarah, dan berbasis data. Ini juga penting untuk meningkatkan kualitas dokumentasi indikator pembangunan pariwisata serta mempercepat sinkronisasi program yang mendukung peningkatan nilai IPKN,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, aspek keberlanjutan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“IPKN merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus ruang perbaikan pembangunan sektor pariwisata di daerah. Dispoparekraf Sulbar berkomitmen menjadikan hasil pengukuran ini sebagai pijakan dalam memperkuat kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis bukti,” kata Bau Akram.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat terus diperkuat sehingga sektor pariwisata Sulawesi Barat semakin berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (Rls/*)
