MAMUJU, SOROTANPENA.ID — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan legislatif dalam mendukung kelancaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulbar.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di Kantor DPRD Sulbar, Selasa (19/5/2026).
Rapat dihadiri langsung Sekretaris DKPPKB Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri, bersama jajaran pejabat Eselon III DKPPKB Sulbar. Dalam pertemuan itu dibahas penguatan peran sektor kesehatan dalam memastikan program MBG berjalan sesuai standar mutu dan sasaran.
Sekretaris DKPPKB Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri, menegaskan aspek teknis kesehatan menjadi prioritas dalam implementasi program, mulai dari pengawasan mutu bahan pangan, kelayakan distribusi, hingga pemantauan status gizi penerima manfaat.
Menurutnya, DKPPKB Sulbar memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memastikan makanan yang disalurkan memenuhi standar keamanan dan kecukupan gizi, terutama bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar program MBG tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat mutu dan tepat sasaran. DKPPKB siap melakukan pengawasan laboratorium dan pendampingan gizi di lapangan,” ujar Marintani.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, secara terpisah menyampaikan bahwa keterlibatan sektor kesehatan dalam program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Sulbar yang sehat, cerdas, dan produktif.
Langkah tersebut juga sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses kesehatan dan gizi yang merata.
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang diharapkan mampu menekan angka stunting, memperbaiki status gizi masyarakat, sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani dan UMKM daerah. (Adv/Rls)
