MAMUJU, SOROTANPENA.ID — Pejuang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Basri Hasanuddin, menyampaikan apresiasi atas perjalanan Sulbar yang kini genap berusia 22 tahun.
Hal tersebut disampaikan Prof. Basri usai mengikuti upacara peringatan Hari Jadi ke-22 Sulawesi Barat di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (22/9/2026).
Prof. Basri menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Sulbar. Ia juga mengapresiasi sejumlah capaian pemerintahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) yang menurutnya mulai terlihat dalam waktu singkat.
“Selamat bagi Sulbar yang hari ini berusia 22 tahun. Sepanjang yang kita lihat dan kita saksikan, Sulbar saat ini posisinya cukup bagus,” ujar Prof. Basri.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Suhardi Duka atas berbagai capaian yang telah diraih selama masa kepemimpinannya.
“Selamat kepada Gubernur Suhardi Duka atas prestasinya yang cukup bagus dalam waktu singkat ini. Tadi sudah disebutkan dan kita sudah dalam arah yang benar. Kita mulai memakmurkan rakyat Sulbar,” katanya.
Menurut Prof. Basri, pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan kebersamaan menjadi salah satu hal positif dalam pemerintahan Sulbar saat ini.
“Cukup bagus saya lihat. Apalagi dengan pendekatan-pendekatan kerakyatan dan kebersamaan yang dilakukan oleh gubernur. Saya kira cukup bagus itu,” tuturnya.
Dorong Pemerintahan Efisien
Memasuki usia ke-22 tahun, Prof. Basri berharap pembangunan Sulbar ke depan semakin terarah dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran agar setiap belanja pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya harapkan bahwa kita makin tajam langkah kita ke depannya. Rakyatnya makin sejahtera, efisien, jangan boros. Setiap rupiah yang kita keluarkan itu untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Buku Api Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulbar
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Basri juga menjelaskan buku berjudul Api Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulbar yang diserahkan kepada Gubernur Suhardi Duka pada malam sebelumnya.
Menurutnya, buku tersebut merupakan kumpulan pemikiran para pejuang pembentukan Provinsi Sulbar yang dituangkan dalam bentuk buku sebagai bagian dari dokumentasi perjalanan perjuangan pembentukan daerah.
“Buku yang diserahkan berjudul Api Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulbar, merupakan buah pemikiran para Pejuang Pembentukan Provinsi Sulbar yang dituangkan dalam sebuah buku,” jelas Prof. Basri.
Ia mengatakan, buku tersebut memuat berbagai pemikiran dan pandangan mengenai perjalanan perjuangan pembentukan Provinsi Sulbar.
Budaya Perlu Beradaptasi dengan Zaman
Selain aspek kesejahteraan dan tata kelola pemerintahan, Prof. Basri menilai kebudayaan menjadi salah satu sektor penting yang perlu terus mendapat perhatian.
Menurutnya, budaya Sulbar harus dikembangkan mengikuti perubahan zaman, termasuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.
“Kita harus mendinamisir budaya kita. Kemarin kita ada seminar budaya. Budaya kita harus dinamis, karena keadaan sudah berubah. Kita sudah di era teknologi,” katanya.
Ia menilai kearifan lokal yang masih relevan dan mendukung kemajuan harus tetap dipertahankan. Sementara nilai-nilai budaya yang tidak lagi relevan perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
“Budaya yang bagus kita lanjutkan. Tapi ada juga yang harus kita dinamisir. Kearifan lokal itu tetap kita pelihara. Tapi yang menunjang untuk kemajuan Sulbar,” ujarnya.
“Dan ada juga nilai budaya yang kurang menunjang, itu yang dihilangkan. Yang bagus dipertahankan,” sambungnya.
Kemiskinan Bukan Kondisi yang Harus Diterima
Menilai perjalanan Sulbar selama 22 tahun, Prof. Basri kembali mengapresiasi pendekatan kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang disebutnya terbuka dan demokratis.
“Saya kira di bawah kepemimpinan gubernur kita ini, yang sangat terbuka, demokratis begitu. Saya kira pendekatannya cukup bagus,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Dia selalu melihat kepentingan rakyat sebagai yang harus diutamakan,” katanya.
Prof. Basri juga menekankan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan bukan kondisi yang harus diterima sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah.
“Tapi keterbelakangan, kemiskinan, itu bukan kontrak. Itu harus kita ubah, kita bisa ubah,” tegas Prof. Basri. (rls/*)
