MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sulawesi Barat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar forum penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sektor kesehatan yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenham Sulbar, Kamis (24/9/2026), tersebut diikuti jajaran DKPPKB Sulbar dan perwakilan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat. Forum diskusi dipandu oleh Rendi Rivaldi.
Kepala Kanwil Kemenham Sulbar, I Gde Sandi Gunasta, menyampaikan bahwa tantangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat ini menuntut seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kapasitas serta melakukan refleksi terhadap kualitas layanan publik yang diberikan.
Ia menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang profesional sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam sistem pelayanan kesehatan.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah secara adil dan tanpa diskriminasi.
Ia memaparkan empat indikator utama dalam menguji pelayanan kesehatan yang berperspektif HAM, yakni ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia (availability), keterjangkauan akses (accessibility), penerimaan terhadap budaya serta perlindungan privasi pasien (acceptability), dan mutu pelayanan sesuai standar (quality).
Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan terhadap perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, balita, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), serta masyarakat kurang mampu yang tinggal di wilayah terpencil.
Setiap indikator capaian kesehatan juga perlu dianalisis berdasarkan data terpilah atau disagregasi data. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan dasar.
Melalui forum penguatan kapasitas ini, jajaran kesehatan di Sulawesi Barat diharapkan dapat terus meningkatkan mutu layanan publik yang humanis, inklusif, dan akuntabel. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang sehat dan sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. (Adv/Rls)
