Mamuju, SorotanPena.Id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2026. Melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemprov Sulbar melakukan koordinasi intensif dengan BPKP Perwakilan Sulawesi Barat.
Koordinasi yang digelar secara daring pada Jumat (27/3/2026) ini difokuskan pada perbaikan data rencana anggaran sektoral dalam APBD 2026, sekaligus menyelaraskan hasil akhir (ultimate outcome) dari berbagai program pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan yang dianggarkan memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat.
Ketua Tim Evaluasi BPKP Sulbar, Garnis Murtika Ningtyas, menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan menilai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap sektor prioritas, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (quick wins) Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin memastikan program-program tersebut benar-benar didukung secara konkret di lapangan. Evaluasi ini juga menjadi bahan perbaikan agar perencanaan ke depan semakin optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap APBD bersifat preventif. Artinya, setiap potensi kekeliruan dalam tahap perencanaan dapat segera diperbaiki sebelum menimbulkan dampak lebih luas.
“Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting untuk perencanaan berikutnya,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan BPKP. Ia juga meminta jajarannya segera menyempurnakan dokumen perencanaan agar tidak terdapat kesalahan, baik secara administratif maupun substansi.
“Kami berharap BPKP terus memberikan arahan agar hal-hal yang belum tepat dapat diperbaiki sebelum laporan difinalisasi,” katanya.
Amujib juga berharap potensi kekeliruan dalam dokumen dapat diidentifikasi sejak dini, sehingga kualitas perencanaan di Sulawesi Barat terus meningkat dari waktu ke waktu.
Pertemuan yang berlangsung melalui Google Meet ini menjadi salah satu langkah proaktif Pemprov Sulbar dalam menjaga akuntabilitas sejak tahap perencanaan, sekaligus memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan standar pengawasan nasional. (Rls/*)
