MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, di Ruang Sekretaris Daerah, Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat (26/6/2026).
Audiensi turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat Mohammad Ali Chandra, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas sejumlah isu strategis terkait pelaksanaan Program JKN, mulai dari penguatan koordinasi antarperangkat daerah, keberlanjutan kepesertaan masyarakat, hingga peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan berkualitas.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.
“Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Karena itu, diperlukan komitmen bersama seluruh perangkat daerah agar kepesertaan masyarakat tetap terjaga, kualitas layanan terus meningkat, dan tidak ada masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Ia mengatakan, DKPPKB Sulbar akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah kabupaten, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan aktif JKN sekaligus memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar mutu.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menilai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan program kesehatan di daerah.
Pelaksanaan audiensi ini sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BPJS Kesehatan berkomitmen menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai salah satu pilar utama pembangunan kesehatan. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan cakupan kepesertaan, kualitas layanan, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat. (Adv/Rls)
