MAMUJU, SOROTANPENA.ID — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju melakukan pemantauan implementasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Jumat (4/9/2026).
Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan PMT lokal berjalan sesuai petunjuk teknis sekaligus memperkuat intervensi pemerintah dalam menangani masalah gizi dan mencegah stunting di tingkat masyarakat.
Dalam kegiatan itu, Agustina Uta Tabang Kalua dari DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Kerja Promosi Kesehatan, Kesehatan Komunitas dan Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan memberikan pendampingan kepada petugas gizi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), serta Promosi Kesehatan (Promkes) Puskesmas Kalumpang.
Pendampingan difokuskan pada penguatan pemahaman petugas terkait pelaksanaan PMT, mulai dari penetapan sasaran penerima, proses pemberian makanan tambahan, hingga pemantauan dan pencatatan pelaksanaan program.
PMT menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam penanganan masalah gizi, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil. Dukungan pembiayaan melalui Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan juga diarahkan untuk mendukung berbagai pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, termasuk upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Karena itu, pemantauan lapangan dinilai penting untuk memastikan dukungan pembiayaan tersebut diterjemahkan menjadi intervensi yang tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan program PMT tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan PMT lokal betul-betul sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Yang paling penting adalah memastikan makanan tambahan diterima oleh sasaran yang tepat dan pelaksanaannya memberikan manfaat dalam upaya perbaikan status gizi,” ujar Nursyamsi.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, puskesmas, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar intervensi gizi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Nursyamsi menambahkan, penguatan intervensi gizi bagi balita dan ibu hamil juga sejalan dengan arah pembangunan kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
“Intervensi terhadap ibu hamil dan balita merupakan investasi penting untuk membangun generasi Sulawesi Barat yang sehat. Karena itu, pelaksanaan program harus dikawal mulai dari tingkat provinsi hingga puskesmas dan masyarakat,” katanya.
Pemantauan di Puskesmas Kalumpang sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola program gizi di tingkat layanan primer. Selain memastikan kepatuhan terhadap petunjuk teknis, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus memperkuat kapasitas tenaga kesehatan.
Dengan pengawasan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, pelaksanaan PMT diharapkan tidak berhenti pada pemberian makanan tambahan, tetapi mampu mendukung perbaikan status gizi ibu dan anak serta berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat. (Adv/Rls)
