MAMUJU, SOROTANPENA.ID — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat transformasi digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Fleksi Tahap III yang digelar pada Rabu, 9 September 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam memanfaatkan layanan digital untuk mendukung pelaksanaan tugas serta administrasi pemerintahan di lingkungan DKPPKB Sulbar.
Sosialisasi menghadirkan tim dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai narasumber sekaligus pendamping teknis penggunaan aplikasi.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia aparatur sejalan dengan semangat Panca Daya, khususnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sebagai bagian dari arah pembangunan Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Sosialisasi dibuka oleh Jabbar. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguasaan terhadap berbagai aplikasi digital yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan.
Menurutnya, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia agar sistem yang telah dikembangkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pekerjaan sehari-hari.
“Pemanfaatan teknologi digital harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur. Dengan memahami sistem yang digunakan, pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Irhamdi, Pranata Komputer Ahli Pertama. Dua materi utama yang disampaikan yakni penggunaan Aplikasi Fleksi dan ASN Sulbar.
Materi Aplikasi Fleksi diberikan secara sistematis, mulai dari tahapan awal hingga langkah-langkah pengoperasian aplikasi. Peserta mendapatkan pemahaman teknis agar mampu menggunakan aplikasi secara tepat dalam mendukung kebutuhan pekerjaan dan administrasi.
Sementara materi ASN Sulbar diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pemanfaatan layanan digital kepegawaian sebagai bagian dari penguatan sistem administrasi aparatur.
“Dalam pertemuan ini ada dua pembahasan, yaitu penggunaan Aplikasi Fleksi dan ASN Sulbar. Untuk Aplikasi Fleksi, kami menjelaskan secara terperinci langkah-langkah penggunaannya agar peserta dapat memahami setiap tahapan dengan baik,” jelas Irhamdi.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, kendala, maupun persoalan teknis yang ditemui dalam penggunaan aplikasi.
Pendampingan langsung dari tim Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh penjelasan sekaligus solusi terhadap berbagai kendala teknis yang dihadapi.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen DKPPKB dalam membangun budaya kerja yang semakin digital, profesional, efektif, dan inovatif.
Menurutnya, peningkatan kemampuan aparatur dalam beradaptasi dengan teknologi menjadi kebutuhan penting di tengah tuntutan pelayanan pemerintahan yang semakin cepat dan berbasis digital.
“Transformasi digital harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Karena itu, kegiatan seperti ini penting agar setiap aparatur mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas,” kata Nursyamsi.
Ia menegaskan, penguatan transformasi digital di lingkungan DKPPKB Sulbar diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan.
Dengan dukungan aparatur yang semakin kompeten dan adaptif terhadap teknologi, DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berkualitas menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. (Adv/Rls)
