MAMUJU, SOROTANPENA.ID — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju melakukan pendampingan penguatan tata kelola program kesehatan primer dan komunitas di Puskesmas Karataun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sabtu (5/9/2026).
Pendampingan ini dilakukan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program kesehatan di tingkat puskesmas agar berjalan terpadu, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju bersama tim serta unsur klaster Puskesmas Karataun.
Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan, Kesehatan Komunitas dan Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan DKPPKB Sulbar, Muh Saleh, mengatakan penguatan tata kelola tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator, tetapi juga memastikan seluruh unsur di puskesmas dapat bekerja secara terintegrasi.
Menurutnya, hasil pendampingan menunjukkan sejumlah aspek masih perlu diperkuat, di antaranya capaian program, pemanfaatan data, peran kader, hingga strategi komunikasi kesehatan kepada masyarakat.
“Pendampingan ini bukan sekadar melihat capaian, tetapi memastikan setiap permasalahan di lapangan dapat diidentifikasi dan memiliki tindak lanjut yang jelas. Puskesmas perlu membangun kerja tim yang kuat agar program tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Muh Saleh.
Dari sisi promosi kesehatan, salah satu fokus pendampingan adalah penguatan edukasi melalui media sosial dan komunikasi digital. Puskesmas Karataun didorong mengoptimalkan WhatsApp Group (WAG) Ibu Pandai sebagai ruang komunikasi, edukasi, dan pendampingan kesehatan bagi masyarakat.
Pemanfaatan media digital dinilai dapat memperluas jangkauan informasi kesehatan, terutama mengenai kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan penyakit, serta penerapan perilaku hidup sehat.
Selain media digital, penguatan peran kader kesehatan juga menjadi perhatian. Kader diharapkan tidak hanya berperan dalam pelayanan di Posyandu, tetapi juga menjadi penghubung antara puskesmas, keluarga, dan masyarakat.
“Media sosial dan kader harus kita lihat sebagai kekuatan Puskesmas. Kader memiliki kedekatan dengan masyarakat, sementara media digital memungkinkan edukasi dilakukan lebih cepat dan luas. Keduanya perlu diintegrasikan,” katanya.
Dalam pendampingan tersebut, tim turut mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi Puskesmas Karataun. Di antaranya peningkatan capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG), optimalisasi penggunaan kohort balita dan ibu, pemutakhiran data kader, kelengkapan dokumen Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta peningkatan cakupan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja.
Berbagai persoalan tersebut kemudian diarahkan pada tindak lanjut yang konkret. Langkah yang disepakati antara lain pembagian tim untuk input dan evaluasi CKG, coaching penggunaan aplikasi CKG, review perkembangan puskesmas, optimalisasi penggunaan kohort, pemutakhiran data kader melalui microsite, serta penguatan komitmen bersama sekolah untuk meningkatkan cakupan TTD bagi remaja.
Pendekatan tersebut diharapkan mendorong Puskesmas Karataun melakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan menjadikan data sebagai dasar dalam menentukan prioritas intervensi.
Penguatan pelayanan kesehatan primer dan komunitas ini sejalan dengan arah pembangunan Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pelayanan dasar yang semakin dekat dengan masyarakat.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa penguatan tata kelola puskesmas merupakan bagian penting dari transformasi pelayanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan primer merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat. Karena itu, kita perlu memastikan Puskesmas memiliki tata kelola yang baik, SDM yang mampu bekerja secara kolaboratif, serta program yang dilaksanakan berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat,” kata Nursyamsi.
Ia mendorong agar hasil pendampingan tidak berhenti pada tahap evaluasi, tetapi diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut yang terukur dan dipantau secara berkala.
“Setiap masalah harus menghasilkan solusi dan tindak lanjut. Dengan demikian, pendampingan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pelayanan dan capaian indikator kesehatan di masyarakat,” ujarnya.
DKPPKB Sulbar bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju akan terus mendorong penguatan koordinasi dan pembinaan puskesmas agar pelayanan kesehatan primer dan komunitas semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Adv/Rls)
