MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui audiensi dan silaturahmi bersama penyandang disabilitas netra yang berlangsung di Kantor DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (21/7/2026).
Audiensi tersebut diterima Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas (Kesprimkom) DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindy. Pertemuan menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan komunitas disabilitas netra untuk membahas berbagai upaya peningkatan akses layanan kesehatan yang ramah disabilitas.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, di antaranya penguatan akses terhadap pelayanan kesehatan, penyediaan informasi kesehatan yang mudah diakses penyandang disabilitas, serta pengembangan promosi kesehatan yang lebih inklusif. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pemenuhan hak-hak kesehatan penyandang disabilitas di Sulawesi Barat.
Putri Anindy menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang adil, setara, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun pelayanan kesehatan yang lebih inklusif. Masukan dari teman-teman disabilitas menjadi bagian penting dalam penyempurnaan layanan agar semakin mudah diakses, berkualitas, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan kesehatan yang inklusif tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan informasi yang mudah dipahami, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong pembangunan kesehatan yang mengedepankan prinsip no one left behind atau tidak meninggalkan siapa pun, melalui penguatan pelayanan kesehatan primer yang inklusif, responsif, dan berkeadilan.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa penguatan layanan kesehatan yang inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan.
“Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas disabilitas menjadi langkah penting untuk menghadirkan layanan kesehatan yang semakin humanis, mudah diakses, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” kata dr. Nursyamsi Rahim.
Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya implementasi Panca Daya ke-3, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.
Melalui sinergi antara pemerintah dan komunitas disabilitas, diharapkan sistem pelayanan kesehatan di Sulawesi Barat semakin inklusif, humanis, serta mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. (Adv/Rls)
