MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan stunting melalui peningkatan kualitas pelayanan Posyandu, penguatan kapasitas kader, serta optimalisasi pemanfaatan data kesehatan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang diterima Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, bersama jajaran dan tim di Kantor DKPPKB Sulbar, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan ini menjadi forum koordinasi untuk membahas berbagai tantangan pelayanan kesehatan di lapangan sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan cakupan pelayanan Posyandu dan memperkuat intervensi percepatan penurunan stunting, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar.
Salah satu perhatian utama adalah meningkatkan kunjungan masyarakat ke Posyandu. Sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, Posyandu memiliki peran penting dalam memantau pertumbuhan balita, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan.
Karena itu, keterlibatan pemerintah desa dinilai sangat penting untuk menggerakkan masyarakat, terutama keluarga yang memiliki balita dan sasaran pelayanan lainnya yang belum rutin datang ke Posyandu.
Bagi masyarakat yang berhalangan hadir pada hari pelayanan, koordinasi lanjutan perlu dilakukan agar mereka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.
“Peningkatan cakupan pelayanan Posyandu tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan dan kader. Pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan sasaran mendapatkan pelayanan,” kata Putri Anindy.
Selain meningkatkan cakupan kunjungan, pemenuhan sarana antropometri atau alat ukur pertumbuhan balita juga menjadi pembahasan penting. Ketersediaan alat yang sesuai standar diperlukan untuk memastikan pengukuran berat badan, tinggi atau panjang badan, serta pemantauan pertumbuhan anak dilakukan secara akurat.
Pada 2026, DKPPKB Sulbar telah mengalokasikan pengadaan alat antropometri untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana pelayanan Posyandu, terutama di wilayah prioritas.
Namun, pemenuhan sarana tersebut perlu diikuti dengan pemanfaatan dan pemeliharaan alat secara optimal agar hasil pengukuran dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindak lanjut terhadap anak yang membutuhkan intervensi.
“Yang tidak kalah penting adalah memastikan alat yang sudah tersedia benar-benar dimanfaatkan dan dipelihara. Pengukuran pertumbuhan harus dilakukan dengan baik sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi dasar tindak lanjut,” ujar Putri.
DKPPKB Sulbar juga menekankan pentingnya pengelolaan data Posyandu sebagai dasar penyusunan intervensi yang tepat sasaran. Data hasil pelayanan tidak cukup hanya dicatat dan dilaporkan, tetapi perlu dianalisis untuk mengetahui kondisi sasaran, tingkat cakupan pelayanan, serta berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pemantauan terhadap kunjungan Posyandu, misalnya, perlu dilakukan berdasarkan kondisi sasaran di setiap wilayah. Dengan demikian, pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan verifikasi data dapat membantu mengidentifikasi kelompok yang belum terjangkau pelayanan serta menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari jajaran kesehatan, pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah desa, kader Posyandu, hingga unsur terkait lainnya. Sinergi ini diharapkan mampu menerjemahkan data menjadi intervensi nyata yang berdampak pada peningkatan kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan stunting.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPRD Polewali Mandar juga membahas dukungan kebijakan dan penganggaran untuk memperkuat program kesehatan, termasuk pemenuhan sarana Posyandu, pengadaan alat antropometri, peningkatan kapasitas kader, dan pelaksanaan intervensi penurunan stunting.
Dukungan legislatif dan eksekutif di tingkat daerah menjadi bagian penting dalam memastikan program kesehatan berjalan secara berkelanjutan, sesuai kebutuhan wilayah, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Putri Anindy menegaskan bahwa penguatan Posyandu dan percepatan penurunan stunting merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar sekaligus membangun sumber daya manusia yang lebih sehat dan berkualitas di Sulawesi Barat.
Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan yang didorong Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka melalui visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, dengan menitikberatkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemanfaatan data yang lebih optimal, DKPPKB Sulbar berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan intervensi secara tepat. (Adv/Rls)
