MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan mengikuti Workshop Penguatan Implementasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI di Bekasi pada 3–6 Agustus 2026.
Kegiatan yang didukung hibah United Nations Population Fund (UNFPA) ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, World Health Organization (WHO), JHPIEGO, dan UNFPA. Workshop membahas berbagai strategi penguatan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Delegasi Sulawesi Barat terdiri atas pengelola program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta pengelola Cek Kesehatan Gratis DKPPKB Sulbar, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang membidangi Kesehatan Keluarga dan Layanan Primer, serta dokter spesialis anak dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari RSUD Polewali Mandar.
Selama workshop, peserta mendapatkan pembekalan mengenai implementasi Point of Care Quality Improvement (PoCQI) melalui Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) yang didukung pemanfaatan data sinyal fungsi pada aplikasi SIMATNEO. Peserta juga mendalami analisis pola persalinan dengan pendekatan Respectful Maternity Care (RMC), penetapan Puskesmas mampu persalinan dan PONED berdasarkan prioritas fasilitas pelayanan kesehatan, hingga penguatan jejaring rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal antara Puskesmas, praktik mandiri bidan maupun dokter, serta rumah sakit.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat.
“Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir harus terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, kesiapan fasilitas pelayanan, serta penguatan sistem rujukan yang terintegrasi. Hasil workshop ini akan menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas layanan PONED di Sulawesi Barat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, aman, dan bermutu,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Ia menjelaskan, penguatan layanan PONED sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya melalui Panca Daya ke-3 yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Program tersebut juga mendukung implementasi Quick Wins Sulbar Sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
Menurutnya, seluruh materi dan praktik yang diperoleh selama workshop akan diimplementasikan di Sulawesi Barat melalui penguatan kapasitas tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, optimalisasi pemanfaatan data dalam peningkatan mutu layanan, serta penguatan kolaborasi jejaring rujukan maternal dan neonatal.
Melalui langkah tersebut, DKPPKB Sulawesi Barat berharap kualitas layanan PONED semakin optimal sehingga mampu menekan angka kematian ibu dan bayi, sekaligus menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih aman, berkualitas, dan berkesinambungan bagi masyarakat Sulawesi Barat. (Adv/Rls)
