MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat ikut mengawal proses perencanaan anggaran daerah 2027 untuk memastikan program kesehatan dan pelayanan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam prioritas pembangunan.
Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2027, Selasa (6/10/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Mamuju tersebut menjadi salah satu tahapan pembahasan APBD 2027 antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD.
Pembahasan anggaran tersebut dinilai penting untuk memastikan arah kebijakan fiskal daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sulawesi Barat.
Bagi DKPPKB, proses perencanaan dan penganggaran memiliki peran strategis dalam menjamin keberlanjutan berbagai program, mulai dari pelayanan kesehatan, upaya promotif dan preventif, pengendalian penduduk, program keluarga berencana, hingga pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan.
Kepala DKPPKB Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Nursyamsi.
Menurutnya, sektor kesehatan memiliki cakupan yang luas dan membutuhkan dukungan perencanaan anggaran yang berkelanjutan.
Selain memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, dukungan anggaran juga diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
“Program kesehatan tidak hanya berbicara tentang pelayanan ketika masyarakat sakit. Kita juga harus memperkuat pencegahan, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta berbagai intervensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Kehadiran DKPPKB dalam pembahasan APBD menjadi bagian dari komitmen perangkat daerah untuk memastikan perencanaan program dan penganggaran dilakukan secara terkoordinasi.
Nursyamsi berharap pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, terarah, dan mampu mendukung kebutuhan pembangunan di Sulawesi Barat.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Harapannya, APBD 2027 dapat mendukung program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan memperkuat pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan,” ujarnya.
Pembahasan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2027 selanjutnya diharapkan menjadi pijakan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Upaya tersebut sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, dengan penguatan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting pembangunan daerah. (Adv/Rls)
