MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Digital dan Pembukaan Kegiatan Penyusunan Arsitektur Pemerintahan Digital (Pemdi) serta Penginputan Data Arsitektur Pemdi pada Aplikasi SIA yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Teater Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu 01 Juli 2026 ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Marintani Erna Dochri, sebagai perwakilan perangkat daerah dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penyusunan arsitektur pemerintahan digital yang terintegrasi.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam penyusunan Arsitektur Pemerintahan Digital sebagai pedoman pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, seluruh perangkat daerah didorong untuk melakukan penginputan data arsitektur pada aplikasi SIA sebagai bagian dari implementasi kebijakan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan pemerintahan digital merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Transformasi digital bukan sekadar pemanfaatan teknologi, tetapi merupakan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, serta berkualitas. DKPPKB Sulbar siap mendukung implementasi pemerintahan digital sesuai arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Keikutsertaan DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat dalam rapat koordinasi ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung implementasi SPBE dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Kegiatan ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui pemerintahan yang profesional, inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. (Adv/Rls)
