MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Penguatan kapasitas kader dan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak sekaligus mempercepat penurunan stunting di Sulawesi Barat.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Program Pengabdian kepada Masyarakat bertema “Transformasi Kinerja Kader melalui Pengabdian kepada Masyarakat: Pendekatan Kolaboratif untuk Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Layanan” yang digelar Tim Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mamuju di Aula Kelurahan Binanga, Senin (5/10/2026).
Kegiatan tersebut mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan, Kesehatan Komunitas dan Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Muh. Saleh.
Menurut Muh. Saleh, kader memiliki posisi strategis dalam sistem pelayanan kesehatan karena berada paling dekat dengan masyarakat. Posisi tersebut membuat kader berperan penting dalam menemukan persoalan kesehatan sejak dini sekaligus menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kader merupakan bagian penting dari jejaring pelayanan kesehatan di masyarakat. Kader harus diperkuat agar mampu menjadi penggerak, memberikan edukasi, menemukan masalah kesehatan sejak dini, dan menghubungkan masyarakat dengan Puskesmas,” ujar Muh. Saleh.
Ia mengatakan, peningkatan kapasitas kader tidak cukup hanya berorientasi pada kemampuan teknis. Kader juga perlu dibekali kemampuan komunikasi, edukasi, deteksi dini, pencatatan dan pelaporan, sehingga mampu menjalankan perannya secara lebih efektif di tengah masyarakat.
Muh. Saleh menekankan, penguatan kader harus berjalan beriringan dengan penguatan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Menurutnya, Puskesmas tidak hanya dituntut memberikan pelayanan ketika masyarakat datang, tetapi juga perlu membangun sistem pembinaan dan pendampingan kader secara berkelanjutan.
“Kader harus mendapatkan pendampingan yang baik dari Puskesmas. Data dan temuan kader di lapangan juga harus dimanfaatkan sehingga setiap persoalan kesehatan yang ditemukan dapat segera mendapatkan tindak lanjut,” katanya.
Ia menilai, pola kerja tersebut penting untuk memastikan pelayanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat dan berbagai persoalan kesehatan dapat diidentifikasi lebih awal.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan intervensi di fasilitas kesehatan.
Menurutnya, kader, keluarga, pemerintah desa dan kelurahan, perguruan tinggi, tenaga kesehatan, serta sektor terkait memiliki peran masing-masing yang harus saling terhubung.
“Percepatan penurunan stunting tidak dapat hanya mengandalkan intervensi di fasilitas kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan kader, keluarga, pemerintah desa dan kelurahan, perguruan tinggi, serta berbagai sektor terkait agar intervensi dapat dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Nursyamsi.
Ia menilai keberadaan kader menjadi penting karena mereka merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki peluang besar untuk menemukan persoalan kesehatan sejak awal.
“Kader adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kapasitas dan kinerja kader harus terus kita tingkatkan agar mampu membantu menemukan masalah kesehatan lebih awal dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan,” katanya.
Nursyamsi berharap kolaborasi antara Poltekkes Kemenkes Mamuju, DKPPKB Sulawesi Barat, Puskesmas, kader, dan masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan FGD.
Menurutnya, hasil diskusi perlu diterjemahkan ke dalam langkah nyata berupa pendampingan kader, pengembangan inovasi pelayanan, peningkatan kapasitas, serta tindak lanjut yang terukur di lapangan.
“Kolaborasi yang kuat akan menghasilkan pelayanan yang lebih dekat, responsif dan berkualitas. Pada akhirnya, yang kita bangun bukan hanya kinerja kader, tetapi masyarakat yang lebih sehat dan sumber daya manusia Sulawesi Barat yang unggul,” tegasnya.
Penguatan peran kader dan kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung terwujudnya visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. (Adv/Rls)
