MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat bersama Polda Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi dalam percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC). Komitmen tersebut ditegaskan melalui pertemuan koordinasi yang digelar di Aula Andi Depu DKPPKB Sulbar, Kamis (2/7/2026).
Rapat dipimpin Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, didampingi Sekretaris DKPPKB Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri. Hadir pula Direktur Binmas Polda Sulbar Kombes Pol. Prasetya Sejati, Kabiddokkes Polda Sulbar Kombes Pol. dr. Effri Susanto, Kabid Dokkes Polda Sulbar yang baru dr. Elvis Jefferson, jajaran Direktorat Binmas Polda Sulbar, tim teknis DKPPKB Sulbar, serta pengelola Program Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Barat.
Pertemuan ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Aktif Masyarakat dan Tenaga Kesehatan Terpadu Atasi Tuberkulosis (GARATTA TBC), program kolaboratif yang mendukung visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui penguatan kerja sama lintas sektor dalam pengendalian TBC.
Data semester pertama tahun 2026 menunjukkan Sulawesi Barat diperkirakan memiliki 5.504 kasus TBC. Hingga Juni 2026, sebanyak 1.675 kasus telah berhasil ditemukan. Sementara itu, dari estimasi 7.249 kontak erat pasien TBC, baru 365 orang yang mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT). Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk mempercepat penemuan kasus, investigasi kontak, dan perluasan cakupan TPT.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa keberhasilan eliminasi TBC tidak dapat dicapai hanya oleh sektor kesehatan. Menurutnya, keterlibatan lintas sektor, termasuk jajaran kepolisian melalui jaringan Bhabinkamtibmas hingga tingkat desa, menjadi faktor penting dalam mempercepat pengendalian penyakit tersebut.
“Kolaborasi dengan Polda Sulawesi Barat merupakan langkah strategis untuk mempercepat penemuan kasus, investigasi kontak, serta memastikan masyarakat yang berisiko memperoleh Terapi Pencegahan Tuberkulosis. Semakin cepat kasus ditemukan dan ditangani, semakin besar peluang kita memutus rantai penularan,” kata dr. Nursyamsi.
Selain penguatan kolaborasi di lapangan, DKPPKB Sulbar juga akan membangun sistem monitoring berbasis data untuk memastikan seluruh capaian dapat dipantau secara berkala.
“Kami akan membangun mekanisme pelaporan yang sederhana namun efektif, mulai dari laporan harian, laporan bulanan, hingga dashboard pemantauan bersama. Dengan satu data dan satu arah koordinasi, seluruh jajaran dapat bergerak lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Direktorat Binmas Polda Sulbar menekankan pentingnya penyusunan pola kerja sama yang lebih operasional agar implementasi di lapangan berjalan seragam. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah percepatan di wilayah yang masih memiliki indikator rendah.
Direktur Binmas Polda Sulbar turut mengusulkan agar Analisis dan Evaluasi (ANEV) penanganan TBC menjadi agenda strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mengejar target eliminasi TBC.
Sebagai bentuk penguatan kapasitas, Polda Sulbar juga mendorong pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi seluruh Bhabinkamtibmas mengenai deteksi dini TBC, investigasi kontak, serta pendampingan masyarakat. Program tersebut akan didukung penyusunan buku saku, dashboard pemantauan berbasis wilayah kerja Bhabinkamtibmas, hingga pemberian apresiasi bagi personel kepolisian dan tenaga kesehatan yang menunjukkan kinerja terbaik.
Sementara itu, Kabid Dokkes Polda Sulbar yang baru, dr. Elvis Jefferson, menilai rumah sakit memiliki peran strategis dalam mempercepat penemuan kasus TBC.
“Banyak pasien TBC pertama kali teridentifikasi di rumah sakit. Karena itu, rumah sakit harus menjadi bagian penting dalam jejaring penanganan TBC agar seluruh pasien yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti hingga tuntas,” ujarnya.
Tim teknis DKPPKB Sulbar juga menekankan pentingnya validasi data antara Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) dengan kondisi riil di lapangan agar seluruh capaian tercatat secara akurat. Koordinasi yang lebih intensif antara puskesmas, dinas kesehatan kabupaten, Bhabinkamtibmas, hingga jajaran Polres di enam kabupaten dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi kerja sama tersebut.
Melalui penguatan sinergi ini, DKPPKB Sulbar dan Polda Sulbar optimistis percepatan eliminasi TBC di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan penemuan kasus, memperluas cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis, memperkuat sistem pelaporan berbasis data, serta menghadirkan layanan kesehatan yang semakin dekat dan responsif bagi masyarakat. (Adv/Rls)
