MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan dan Pendampingan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) yang diikuti Dinas Kesehatan kabupaten/kota serta seluruh puskesmas se-Sulawesi Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (5/6/2026).
Kegiatan dibuka Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI.
Bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan agar data yang dihasilkan lebih akurat, lengkap, dan tepat waktu sebagai dasar penyusunan kebijakan serta intervensi program perlindungan yang lebih efektif.
Selain mendapatkan pembekalan terkait mekanisme penginputan data layanan KTPA, peserta juga memperoleh pendampingan dalam mengatasi berbagai kendala teknis di lapangan serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan korban kekerasan.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa kualitas data memiliki peran strategis dalam memastikan korban memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan.
“Pencatatan dan pelaporan yang baik bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi menjadi dasar dalam memastikan korban kekerasan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Karena itu, seluruh fasilitas kesehatan perlu memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas data dan pelayanan,” ujar dr. Nursyamsi.
Menurutnya, penguatan sistem pencatatan dan pelaporan merupakan bagian penting dari upaya perlindungan perempuan dan anak yang menjadi kelompok prioritas dalam pembangunan kesehatan.
Kegiatan ini juga mendukung visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik yang berkualitas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Dalam sesi diskusi, peserta membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pencatatan kasus kekerasan yang melibatkan penyandang disabilitas, penginputan tenaga kesehatan terlatih, hingga penguatan koordinasi antara sektor kesehatan, kepolisian, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta Dinas Sosial.
Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang komprehensif sekaligus mencegah terjadinya wawancara berulang yang berpotensi menambah trauma bagi korban.
Melalui kegiatan ini, DKPPKB Sulbar berharap capaian pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh kabupaten dan kota semakin meningkat, sehingga data yang tersedia dapat menjadi dasar perencanaan program perlindungan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Penguatan kapasitas pengelola program dan komitmen seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta mendukung terwujudnya Sulawesi Barat yang lebih aman, sehat, dan sejahtera. (Adv/Rls)
