MAMUJU, SOROTANPENA.ID — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat melaksanakan evaluasi penyediaan air baku pada jaringan irigasi serta air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang layak dan berkualitas di wilayah Sulawesi Barat.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan kontributor atas Agenda Prioritas Pengawasan Triwulan III Tahun 2026. Evaluasi diarahkan untuk memastikan penyediaan infrastruktur dan layanan air berjalan efektif, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pelaksanaan evaluasi tersebut juga sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mewujudkan “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, khususnya melalui penguatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Berdasarkan surat BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Nomor PE.09.02/S-849/PW32/2/2/2026 tanggal 27 Juli 2026, evaluasi dilaksanakan selama 22 hari kerja, terhitung mulai 28 Juli hingga 28 Agustus 2026.
Ruang lingkup evaluasi mencakup penyediaan air baku untuk mendukung jaringan irigasi serta penyediaan air minum melalui SPAM yang layak dan berkualitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pelaksanaannya, BPKP berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, di antaranya Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Barat, Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat.
Koordinasi lintas instansi tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran proses evaluasi sekaligus memastikan ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan.
Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Suriana Zain, menyambut baik evaluasi yang dilakukan BPKP. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan penyediaan air baku, jaringan irigasi, dan pelayanan air minum berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik pelaksanaan evaluasi yang dilakukan BPKP. Bagi kami, kegiatan ini menjadi bagian penting untuk memastikan penyediaan air baku, jaringan irigasi dan pelayanan air minum dapat berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kami siap mendukung proses evaluasi dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan serta melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait,” kata Suriana, Selasa, 11 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, pengelolaan sumber daya air membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektor. Pembangunan infrastruktur, kata dia, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan fungsi serta manfaat infrastruktur bagi masyarakat.
Menurut Suriana, evaluasi BPKP juga menjadi momentum bagi Dinas PUPR Sulbar untuk melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan sumber daya air. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan ke depan.
“Evaluasi ini menjadi momentum bagi kami untuk melihat kembali berbagai aspek penyelenggaraan sumber daya air, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan perbaikan ke depan. Kami ingin memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar mampu mendukung kebutuhan masyarakat, baik untuk air baku, irigasi maupun pelayanan air minum,” jelasnya.
Suriana menambahkan, penguatan pengawasan dan evaluasi tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, terutama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat. Dengan pengawasan yang baik, perencanaan yang tepat dan pelaksanaan yang akuntabel, pembangunan sumber daya air di Sulawesi Barat dapat semakin berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.
Penyediaan air baku dan air minum merupakan bagian penting dari pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, evaluasi dan pengawasan secara berkala diperlukan untuk memastikan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur air berjalan efektif, tepat manfaat, dan berkelanjutan.
Melalui sinergi BPKP Perwakilan Sulawesi Barat bersama Dinas PUPR Sulbar, Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju, serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Barat, hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperkuat penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air di Sulawesi Barat.
Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mendukung setiap proses pengawasan dan evaluasi sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (Rls/*)
