MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat merampungkan penyusunan Action Plan Learning Workshop Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah sebagai tindak lanjut dari workshop yang diselenggarakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola fiskal yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Kegiatan perampungan action plan dilaksanakan di SPBE Corner BPKAD Sulbar, Rabu (24/6/2026), dipimpin langsung Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Muhammad, bersama jajaran staf teknis.
Penyusunan dokumen tersebut sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Action plan yang disusun merupakan tindak lanjut atas partisipasi BPKAD Sulbar dalam Learning Workshop Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah yang difasilitasi Kementerian Keuangan RI. Workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan fiskal secara lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi.
Selain memperkuat kapasitas aparatur, penyusunan action plan juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, mengatakan dokumen action plan akan menjadi pedoman dalam mengimplementasikan berbagai hasil pembelajaran yang diperoleh selama workshop ke dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui workshop yang difasilitasi Kementerian Keuangan, kami memperoleh berbagai wawasan dan praktik terbaik dalam pengelolaan fiskal daerah. Action plan yang kami rampungkan ini menjadi panduan konkret bagi BPKAD untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran tersebut secara terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Ali Chandra, action plan tersebut memuat sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan perencanaan dan penganggaran, optimalisasi pendapatan daerah, hingga peningkatan kualitas belanja pemerintah agar lebih produktif, efisien, dan tepat sasaran.
“Kami menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan sehingga kebijakan fiskal daerah benar-benar mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” tambahnya.
Dengan rampungnya penyusunan action plan tersebut, BPKAD Sulbar diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pengelolaan fiskal di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dokumen tersebut juga menjadi pijakan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil pembangunan. (Rls/*)
