MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat transformasi digital melalui kolaborasi lintas instansi. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar serta Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menyatukan langkah untuk mempercepat implementasi digitalisasi layanan pemerintahan dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlangsung di Kantor Bapenda Sulbar, Senin (22/6/2026). Pertemuan ini juga menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang akan digelar dalam waktu dekat.
Rapat dihadiri Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda Sulbar, Muh. Saleh, Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran Pur Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, Fernando Ivan Lukmana, bersama Fadli Prabowo, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar, Syaharuddin, Plt. Kasubid Akuntansi Indah Mustika Sari, serta jajaran teknis dari ketiga instansi.
Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas berbagai strategi percepatan implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), mulai dari penguatan koordinasi antarlembaga, kesiapan infrastruktur dan sistem pendukung, hingga optimalisasi penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda Sulbar, Muh. Saleh, mengatakan sinergi antara perangkat daerah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam memastikan transformasi digital berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Melalui rapat ini kami memastikan kesiapan teknis serta memperkuat sinergi antarlembaga dalam menyukseskan High Level Meeting TP2DD. Pada saat yang sama, kami juga terus mendorong implementasi sistem pembayaran digital di lingkungan pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif dan efisien,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar bagian dari modernisasi birokrasi, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, memperkuat transparansi tata kelola keuangan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel.
Melalui sinergi antara Bapenda, BPKAD, dan Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis implementasi digitalisasi daerah akan semakin optimal. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mendukung peningkatan daya saing dan kualitas layanan publik di Sulawesi Barat. (Rls/*)
