MAMUJU — Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan pentingnya penguatan sistem data kesehatan serta tata kelola alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dalam meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Sulawesi Barat.
Hal tersebut disampaikan Nursyamsi saat menjadi narasumber dalam Forum Koordinasi Penguatan Kebijakan dan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pola Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 8 September 2026.
Dalam forum tersebut, Nursyamsi memaparkan sejumlah aspek penting terkait pemetaan data ibu hamil, ibu bersalin, tenaga kesehatan pelayanan KB, serta kebijakan pendistribusian obat dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pelayanan kesehatan, termasuk dalam menentukan kebutuhan alat kontrasepsi, memastikan kesiapan tenaga kesehatan, serta mengatur distribusi logistik kesehatan sesuai kondisi di lapangan.
“Pengelolaan Alokon harus berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat memastikan pelayanan KB berjalan optimal hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Sulawesi Barat,” ujar Nursyamsi.
Ia menambahkan, penguatan sistem informasi dan tata kelola Alokon perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, hingga pemantauan dan evaluasi pelayanan.
Nursyamsi menilai pelayanan KB yang berkualitas tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat dan obat kontrasepsi. Sistem pendukung yang kuat juga diperlukan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang tepat, aman, dan berkelanjutan.
Forum koordinasi yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung tata kelola Alokon di daerah.
Berbagai aspek turut dibahas, mulai dari pengawasan mutu dan keamanan, distribusi alat dan obat kontrasepsi, hingga pemanfaatan data pelayanan KB serta penguatan sistem informasi pendukung.
Nursyamsi mengatakan, penguatan pelayanan kesehatan reproduksi dan KB merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong pembangunan manusia yang berkualitas.
Langkah tersebut sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, termasuk layanan kesehatan yang merata, mudah dijangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi, ketersediaan data yang valid, serta tata kelola Alokon yang semakin baik, DKP2KB Sulawesi Barat berharap kualitas pelayanan KB terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kualitas keluarga di daerah.
“Pembangunan kesehatan harus dilakukan bersama dengan kolaborasi seluruh pihak. Dengan sistem yang kuat, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas untuk masyarakat Sulawesi Barat menuju daerah yang maju dan sejahtera,” tutup Nursyamsi. (Adv/Rls)
