MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memacu percepatan penurunan angka stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Langkah konkret ini ditegaskan dalam pertemuan antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar bersama jajaran Biddokkes Polda Sulbar di Kantor DKPPKB, Selasa (17/3/2026).
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, ini fokus pada penyinergian program untuk mendukung visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam mewujudkan masyarakat yang maju, sehat, dan sejahtera.
Kolaborasi ini merupakan bagian dari penguatan Program PASTI PADU, sebuah inisiatif terpadu Pemprov Sulbar dalam penanganan stunting. Dalam kesepakatan tersebut, DKPPKB dan Polda Sulbar berkomitmen untuk turun langsung ke lapangan melakukan intervensi pada titik-titik (lokus) prioritas.
Sasaran utama intervensi ini meliputi, ibu hamil, balita, keluarga berisiko stunting.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menekankan bahwa masalah stunting adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor kesehatan sendirian.
“Penanganan stunting membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk kepolisian. Kehadiran jajaran Polda akan memperkuat edukasi, pendampingan, serta memastikan intervensi tepat sasaran hingga ke pelosok masyarakat,” ujar dr. Nursyamsi.
Melalui fungsi kesehatan di lingkungan Polri (Biddokkes), sinergi ini diharapkan membuat program penanganan stunting di Sulbar berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya bertujuan menurunkan angka stunting secara drastis, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat.
Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat menuju Sulawesi Barat yang lebih sehat dan unggul. (Adv/Rls)
