SorotanPena.Id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) terus memperkuat fondasi tata kelola pembangunan kesehatan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan terpilihnya Provinsi Sulawesi ke-33 ini sebagai salah satu lokus nasional dalam kegiatan Penjajakan dan Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera, Tangerang, pada 3–7 Februari 2026, dan merupakan bagian dari program swakelola pendampingan tata kelola program kesehatan oleh Kementerian Kesehatan RI. Program ini bertujuan untuk memperkuat aspek perencanaan, penganggaran, pengelolaan data, serta peningkatan kinerja sistem kesehatan di daerah.
Dalam forum tersebut, perwakilan DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Persiapan Kementerian Kesehatan RI melakukan diskusi mendalam untuk memetakan kondisi riil pembangunan kesehatan di daerah, sekaligus merumuskan kebutuhan pendampingan yang lebih tepat sasaran ke depan.
Berdasarkan hasil penjajakan, Provinsi Sulawesi Barat dinilai telah memiliki sejumlah modal penting dalam penguatan sistem kesehatan. Di antaranya adalah tersedianya pemetaan 10 penyakit tertinggi hingga tingkat puskesmas, sistem pelaporan dan pengelolaan data program yang berjalan secara berkala, serta mekanisme perencanaan terintegrasi melalui pendekatan top down dan bottom up dengan melibatkan pemerintah kabupaten, Bappeda, dan DPRD.
Meski demikian, FGD juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian melalui pendampingan, antara lain belum meratanya penggunaan aplikasi pelaporan di seluruh program serta keterbatasan kapasitas analisis data dan perencanaan pada sebagian sumber daya manusia. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk menerima pendampingan tenaga ahli guna mentransfer pengetahuan, meningkatkan keterampilan analisis data, serta mendorong inovasi dalam manajemen pembangunan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa keikutsertaan Sulawesi Barat dalam program pendampingan nasional ini sejalan dengan Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang diusung Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“Pendampingan tata kelola ini menjadi momentum penting bagi Sulawesi Barat untuk memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatan data kesehatan. Dengan sistem yang semakin solid, kami optimistis pelayanan kesehatan dapat diwujudkan secara lebih adil, bermutu, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujar dr. Nursyamsi Rahim. (Adv/Rls)
