Mamuju, SorotanPena.Id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2026.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi DKPPKB Sulbar dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penerbitan SLHS yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Kamis (23/4/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis dalam menyatukan langkah antar perangkat daerah guna memastikan seluruh SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi. Standar ini dinilai krusial untuk menjamin keamanan pangan, sehingga makanan yang disediakan kepada masyarakat benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi.
DKPPKB Sulbar menegaskan bahwa aspek kesehatan lingkungan dan keamanan pangan merupakan fondasi utama dalam keberhasilan program pemenuhan gizi. Tanpa jaminan higiene sanitasi yang baik, upaya peningkatan status gizi masyarakat tidak akan berjalan optimal.
Selain itu, percepatan sertifikasi SLHS juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan gizi secara menyeluruh, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan kepada masyarakat penerima manfaat.
Sejalan dengan visi pembangunan daerah, upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, unggul, dan berdaya saing, sebagaimana tertuang dalam Panca Daya di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam percepatan implementasi program strategis nasional di daerah.
“Kolaborasi yang kuat antar sektor akan mempercepat proses sertifikasi sekaligus memastikan seluruh standar kesehatan terpenuhi. Ini penting agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan dan penguatan peran masing-masing sektor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis percepatan sertifikasi higiene sanitasi dapat tercapai, sehingga program pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan efektif, berkualitas, dan berkelanjutan. (Adv/Rls)
