Mamuju, SorotanPena.Id– Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Suri Handayani, melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Rabu (1/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja gubernur itu membahas rencana pendataan pelanggan listrik yang akan diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan listrik bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam audiensi tersebut, BPS Sulbar memaparkan rencana pendataan pelanggan listrik secara menyeluruh di seluruh wilayah Sulawesi Barat bersama PT PLN (Persero). Data hasil pendataan nantinya akan dikoneksikan dengan DTKS untuk memastikan bantuan listrik tepat guna dan tepat sasaran.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyambut baik inisiatif tersebut dan menekankan pentingnya data akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan.
“Data adalah dasar dari setiap kebijakan yang baik. Saya ingin kerja sama antara Dinas ESDM dan BPS terus diperkuat agar setiap langkah pembangunan terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujarnya.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menjelaskan bahwa integrasi data pelanggan listrik dengan DTKS akan mempermudah proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, baik melalui APBD maupun program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis dari pemerintah pusat.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan menekan angka kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam Panca Daya Gubernur Sulbar.
“Kami optimistis dengan pendataan terintegrasi yang dikoneksikan dengan DTKS, penyaluran bantuan akan semakin akurat dan transparan,” kata Bujaeramy.
Sementara itu, Kepala BPS Sulbar, Suri Handayani, menyampaikan bahwa pendataan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pembangunan berbasis data di daerah.
Menurutnya, data yang dihasilkan tidak hanya dimanfaatkan untuk sektor kelistrikan, tetapi juga berbagai program pembangunan lain yang membutuhkan data kependudukan dan kesejahteraan sosial yang akurat.
“BPS hadir bukan hanya sebagai penyedia data, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Kami siap mendukung penuh program ini,” ujar Suri.
Audiensi ini menjadi momentum penguatan sinergi antara Dinas ESDM, BPS, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola bantuan listrik yang lebih terintegrasi, transparan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. (Rls/*)
