MAMUJU, SOROTANPENA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi pembinaan dan pengawasan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Senin 16 Maret 2026.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Junda Maulana dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Rapat tersebut membahas tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional Tahun 2025–2029 pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim, didampingi Kasubag Keuangan dan Aset Rendi Rivaldi, serta Fungsional Ahli Madya Dinas Kesehatan Hamzah.
Sekda Sulawesi Barat Junda Maulana menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan pengawasan kinerja OPD agar seluruh program prioritas pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
Menurutnya, program strategis nasional yang dijalankan pemerintah daerah harus sejalan dengan agenda pembangunan nasional serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dr. Nursyamsi Rahim menyatakan bahwa dalam sektor kesehatan, beberapa program strategis nasional yang menjadi fokus pembahasan antara lain penguatan BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat.
“Ini juga sejalan dengan Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang di gagas oleh Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Suhardi Duka” ujarnya.
Kehadiran pimpinan OPD dalam rapat ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap program strategis nasional berjalan optimal di daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (Adv/Rls)
