Mamuju, SorotanPena.Id – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengikuti rangkaian Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, Senin (9/2/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan ruang strategis untuk menyerap aspirasi para pemangku kepentingan sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah guna mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk merumuskan kebijakan dan program prioritas pembangunan Sulawesi Barat ke depan secara lebih partisipatif, terarah, dan terukur,” tegas Gubernur Suhardi Duka.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan daerah, di antaranya perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Universitas Gadjah Mada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Para narasumber memaparkan arah kebijakan pembangunan, tantangan fiskal, serta strategi penguatan perencanaan pembangunan berbasis kinerja.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa RKPD Tahun 2027 harus menjadi instrumen utama dalam mengakselerasi pencapaian Panca Daya, khususnya Panca Daya ke-3, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
“Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan. Melalui RKPD 2027, sektor kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana harus terintegrasi secara kuat untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat siap menyelaraskan seluruh program strategis, seperti penguatan layanan kesehatan, penurunan stunting, peningkatan kualitas gizi, serta perluasan akses jaminan kesehatan, dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RKPD 2027. (Adv/Rls)
