Mamuju, SorotanPena.Id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Kesehatan Tahun 2025 dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Komisi IV DPRD Sulbar, Rabu (11/2/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdur Rahim, dan dihadiri Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Hj. Nursyamsi Rahim, bersama Sekretaris Dinas serta seluruh Kepala Bidang.
Sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas Gubernur Suhardi Duka, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa pembangunan kesehatan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan layanan dasar, perlindungan kesehatan, serta intervensi yang berdampak langsung terhadap penurunan masalah kesehatan strategis.
Dalam paparannya, dr. Nursyamsi menyampaikan bahwa secara umum capaian indikator kesehatan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 100 persen, begitu pula pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terus menunjukkan perbaikan. Namun demikian, prevalensi stunting masih berada pada angka 26,8 persen, di atas target 22 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kualitas intervensi gizi, pelayanan kesehatan ibu, serta pendampingan keluarga berisiko.
Pada aspek kesehatan ibu dan anak, angka kematian ibu (AKI) tahun 2025 tercatat sebanyak 36 kasus, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat ketimpangan antarwilayah, dengan jumlah kasus tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene. Sementara itu, angka kematian bayi (AKB) meningkat menjadi 326 kasus, yang didominasi gangguan pernapasan, berat badan lahir rendah, serta komplikasi neonatal. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pelayanan kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir.
Capaian layanan dasar juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Kunjungan antenatal lengkap (K6) baru mencapai 42,51 persen dari target 80 persen. Cakupan imunisasi bayi lengkap berada pada angka 50,80 persen, sementara program Cek Kesehatan Gratis baru terealisasi 15,97 persen. Adapun angka penemuan kasus TBC mencapai 79 persen, masih di bawah target nasional 90 persen, meskipun beberapa kabupaten telah menunjukkan capaian yang cukup baik.
Menutup paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan komitmen DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat untuk terus memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, mempercepat penurunan stunting berbasis keluarga berisiko, meningkatkan cakupan layanan dasar, serta memperkuat sistem rujukan dan audit kematian maternal dan neonatal. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat. (Adv/Rls)
